Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi warga di tengah ketidakpastian situasi dunia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku sedang mengkaji kebijakan pengurangan pajak daerah sebagai respons terhadap tekanan geopolitik global yang masih berlangsung.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan iklim investasi di ibu kota tetap kondusif meskipun kondisi eksternal sedang tidak menentu.

Pramono menyebutkan kondisi global saat ini, termasuk konflik di Timur Tengah dan potensi dampak El Nino, menjadi tantangan bagi perekonomian Jakarta.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah seringkali berdampak pada fluktuasi harga energi dan gangguan rantai pasok global, sementara fenomena El Nino mengancam ketahanan pangan yang berujung pada kenaikan harga komoditas pokok.

Kondisi-kondisi inilah yang memicu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera merumuskan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada masyarakat luas dan pelaku usaha.

“Kami sedang mengkaji pengurangan pajak daerah. Jakarta akan mengeluarkan instrumen perpajakan yang lebih kompetitif dan lebih menarik,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Rencana pengurangan pajak ini diproyeksikan menyasar berbagai sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Jakarta.

Dia pun berharap kebijakan tersebut dapat memberikan relaksasi bagi masyarakat dan pelaku usaha di tengah ketidakpastian global, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Pramono Anung menekankan bahwa Jakarta tidak boleh pasif dalam menghadapi dinamika ekonomi internasional. Sebagai pusat ekonomi nasional, Jakarta harus memiliki daya tahan yang kuat terhadap guncangan eksternal.

“Tekanan geopolitik maupun tekanan ekonomi ini perlu kita respons dengan memberikan relaksasi. Nanti, pada waktunya, akan kami umumkan paket kebijakan perpajakan,” ungkap Pramono sebagaimana dilansir Antara.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak akan berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam satu kesatuan stimulus ekonomi.

Dia menjelaskan kebijakan tersebut akan dikemas dalam beberapa paket insentif yang saat ini masih dalam tahap finalisasi.

Paket insentif ini dirancang sedemikian rupa agar tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pihak-pihak yang paling terdampak oleh kenaikan biaya hidup maupun biaya operasional bisnis.

Kebijakan itu diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi sehingga tetap bergairah. Dengan adanya pengurangan beban pajak, diharapkan perputaran uang di masyarakat tetap tinggi, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan sektor ritel, jasa, dan konsumsi rumah tangga di kota-kota besar seperti Jakarta.

Di sisi lain, dia memastikan kondisi ekonomi Jakarta masih relatif terjaga. Berdasarkan data terbaru, performa ekonomi Jakarta menunjukkan angka yang cukup menggembirakan dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Pertumbuhan ekonomi tercatat lebih tinggi dari nasional, sementara inflasi tetap terkendali. Hal ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan manuver kebijakan fiskal tanpa harus khawatir akan stabilitas ekonomi makro di tingkat lokal.

"Inflasi Jakarta yang berada di angka 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, tetapi inflasinya lebih rendah. Artinya, ekonomi Jakarta terawat dengan baik,” tutur Pramono.

Angka inflasi yang terkendali di bawah rata-rata nasional menunjukkan bahwa strategi manajemen stok pangan dan distribusi di Jakarta berjalan efektif.

Namun, keberhasilan ini tidak membuat pemerintah lengah. Kendati demikian, dia mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berhati-hati dalam menyusun kebijakan fiskal agar tetap seimbang antara memberikan stimulus dan menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keseimbangan fiskal menjadi kunci agar program-program pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya tidak terganggu akibat adanya pengurangan pemasukan dari sektor pajak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan simulasi matang untuk memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dikurangi akan terkompensasi oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih masif.

“Kami ingin momentum ekonomi yang baik ini tetap terjaga, tapi juga memberikan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk bertahan di tengah tekanan global,” ucap Pramono.