Gencatan Senjata Rapuh? Hizbullah Ngotot Israel Harus Angkat Kaki dari Lebanon Selatan

Suara.com - Ketegangan politik di Lebanon meningkat setelah Hizbullah mengancam Presiden Joseph Aoun terkait rencana pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan tegas dengan melarang Israel melanjutkan serangan militer di Lebanon.

Pernyataan itu disampaikan Jumat (17/4/2026), tak lama setelah gencatan senjata mulai berlaku antara Israel dan Hizbullah.

“Cukup sudah. Amerika Serikat melarang Israel untuk terus membombardir Lebanon,” tulis Trump dalam pernyataannya di akun sosial media miliknya.

Pejabat senior Hizbullah, Nawaf al-Moussawi, memperingatkan Aoun agar tidak mengikuti tekanan Washington.

“Jika Aoun menyerah pada Trump dan bertemu Netanyahu, ia akan kehilangan legitimasinya sebagai presiden,” tegasnya dilansir dari Ynet.

Al-Moussawi menekankan bahwa legitimasi politik harus berasal dari dalam Lebanon, bukan dari pihak luar.

Al-Moussawi juga mempertanyakan apakah mayoritas politik di Lebanon akan menerima kesepakatan damai dengan Israel.

Menurutnya, tujuan utama Hizbullah bukan sekadar gencatan senjata.

“Kami ingin penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon selatan dan kembalinya warga yang mengungsi tanpa syarat,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Joseph Aoun mencoba meredam ketegangan dengan menyerukan persatuan nasional.

Joseph Aoun menegaskan bahwa negosiasi tidak berarti mengorbankan kedaulatan negara.

“Kami yakin bisa menyelamatkan Lebanon. Tidak akan ada kesepakatan yang merugikan satu inci pun wilayah kami,” kata Aoun.

Sumber politik Lebanon menyebut pembahasan internal masih berlangsung menjelang kemungkinan dialog dengan Israel.

Beberapa poin krusial yang tidak bisa ditawar meliputi gencatan senjata, penarikan pasukan Israel, pembebasan tahanan, dan pemulangan pengungsi.