Pemicu Tersembunyi Kekerasan Digital di Kalangan Siswa, Salah Satunya Takut Dibilang Nggak Asyik

Suara.com - Rasa aman yang dirasakan anak-anak di Indonesia ternyata menyimpan ironi. Di satu sisi, mayoritas anak mengaku merasa aman dalam lingkungannya. Namun di sisi lain, angka kekerasan terhadap anak masih tinggi dan terus berkembang, termasuk di ruang digital yang kian sulit dikendalikan.

Temuan ini mengemuka dalam Pertemuan Nasional Perlindungan Anak yang digelar ChildFund International di Indonesia pada 20–24 April 2026 di Jakarta. Forum lintas sektor ini mempertemukan pemerintah, praktisi, organisasi masyarakat sipil, hingga anak dan orang muda untuk membahas tantangan perlindungan anak yang semakin kompleks.

Data dari program perlindungan anak ChildFund, PRIME (2023–2025), menunjukkan bahwa 89 persen anak merasa aman. Namun, angka tersebut berbanding terbalik dengan fakta bahwa 42 persen anak justru pernah mengalami kekerasan di rumah, dan 28,9 persen menghadapi risiko di dunia digital—mulai dari perundungan siber hingga eksploitasi berbasis teknologi.

“Kita sudah berhasil membangun rumahnya, tapi pintunya belum terbuka bagi mereka yang paling membutuhkan,” ujar Country Director ChildFund International di Indonesia, Husnul Maad.

Secara struktural, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan. Lebih dari 595 komite perlindungan anak berbasis komunitas telah terbentuk, 106 desa memiliki mekanisme perlindungan, dan puluhan sekolah serta institusi telah mengadopsi kebijakan anti-kekerasan. Namun, efektivitasnya masih menjadi persoalan. Hanya 6,8 persen anak yang merasa sistem tersebut benar-benar bekerja untuk mereka.

Dalam sesi wawancara khusus, Reny Haning, Child Protection & Advocacy Specialist ChildFund International di Indonesia, menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah kaburnya batasan antara dunia nyata (luring) dan dunia maya (daring).

Reny menilai kesenjangan ini terjadi karena sistem yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan anak, baik di dunia nyata maupun digital.

“Anak yang rentan di dunia nyata adalah anak yang paling rentan di dunia maya. Kita tidak bisa mengatasi keduanya secara terpisah, sistem respons harus terintegrasi,” ujarnya.

Menurut Reny, tantangan perlindungan anak kini tidak lagi bisa dilihat secara konvensional. Dunia digital menghadirkan risiko baru yang bergerak cepat, sementara kapasitas perlindungan belum sepenuhnya beradaptasi.

Berdasarkan temuan di lapangan, risiko digital bahkan sudah menyasar anak usia sekolah dasar. Anak-anak tidak hanya terpapar konten tidak pantas, tetapi juga terlibat dalam interaksi daring yang berpotensi mengarah pada eksploitasi.

“Di beberapa wilayah, anak kelas 4 SD sudah menghadapi risiko online, mulai dari paparan konten pornografi sampai grooming. Ini bukan lagi isu remaja, tapi sudah masuk ke usia yang sangat dini,” jelas Reny.

Ia menambahkan, salah satu pintu masuk kekerasan digital adalah normalisasi perilaku di ruang online, termasuk dalam grup percakapan yang sering digunakan anak untuk kebutuhan sekolah.

“Sering kali anak ikut-ikutan karena takut dikucilkan. Mereka tahu itu tidak nyaman, tapi tetap bereaksi karena tekanan sosial. Dari situ, risiko bisa berkembang,” katanya.

Untuk itu, ChildFund mendorong pendekatan yang lebih komprehensif melalui program PRIDE (Protective and Friendly Environment for Children and Youth) yang dijalankan di delapan provinsi. Program ini mencakup empat pilar utama: perlindungan berbasis komunitas, perlindungan berbasis sekolah, partisipasi anak dalam kebijakan, serta keamanan digital, ditambah penguatan identitas hukum anak.

Pendekatan ini tidak hanya menyasar anak, tetapi juga orang tua dan guru. Literasi digital menjadi kunci penting agar anak mampu melindungi diri, sementara lingkungan sekitarnya dapat berperan sebagai sistem pendukung.

“Perlindungan anak tidak cukup hanya dengan kesadaran. Anak harus dibekali kemampuan untuk melindungi diri, dan orang dewasa di sekitarnya harus tahu bagaimana mendampingi,” ujar Reny.

Selain itu, ChildFund juga mendorong integrasi edukasi keamanan digital dalam kurikulum nasional, termasuk melalui pembelajaran informatika di tingkat SMP dan SMA. Tujuannya agar anak memiliki kemampuan mengenali risiko dan mengambil keputusan yang aman di ruang digital.

Di sisi lain, persoalan juga muncul dalam proses penanganan kasus. Anak korban kekerasan masih kerap menghadapi prosedur yang tidak ramah, seperti pertanyaan berulang hingga stigma, yang justru berpotensi menimbulkan trauma ulang.

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI, Agung Suhartoyo, menegaskan bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh.

“Perlindungan anak tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan, penguatan keluarga, dan pembangunan sistem yang responsif serta berkelanjutan,” ujarnya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah pentingnya melibatkan anak sebagai bagian dari solusi. Data menunjukkan lebih dari 2.500 anak telah terlibat dalam aksi penghapusan kekerasan, dan ratusan lainnya berpartisipasi dalam forum kebijakan. Namun, suara mereka belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengambilan keputusan.

Pertemuan nasional ini juga menjadi ruang bagi anak dan orang muda untuk menyampaikan perspektif mereka secara langsung kepada pembuat kebijakan. Hasil diskusi, termasuk rekomendasi kebijakan, akan diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan perbaikan sistem perlindungan anak ke depan.

Bagi ChildFund, forum ini bukan sekadar ajang diskusi, melainkan titik awal untuk memperkuat akuntabilitas bersama.

“Kita tidak bisa lagi memisahkan dunia online dan offline. Keduanya sudah menjadi satu realitas. Karena itu, perlindungan anak juga harus beradaptasi dengan cara yang sama,” tegas Reny.

Ia menambahkan, tanpa pembenahan sistem yang menyeluruh dan kolaboratif, kesenjangan antara rasa aman dan realitas kekerasan akan terus terjadi.

“Masih ada anak yang mengalami kekerasan di rumah, di sekolah, dan di dunia digitalnya. Ini bukan sekadar data, tapi kenyataan yang harus segera kita tutup celahnya bersama,” pungkasnya.