Ogah Dijebak Donald Trump, Iran Boikot Negosiasi Islamabad dan Siapkan Serangan Balasan

Suara.com - Keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperpanjang masa gencatan senjata justru direspons dengan sangat dingin oleh Republik Islam Iran yang telah mencium adanya taktik militer licik di balik tawaran tersebut.

Otoritas di Teheran memandang manuver penundaan ini bukan sebagai itikad baik untuk perdamaian, melainkan kedok Washington guna mengulur waktu demi mempersiapkan serangan mendadak yang mematikan.

Ketegasan sikap ini dibuktikan dengan keputusan bulat Iran untuk memboikot putaran kedua Negosiasi Islamabad, menolak tegas berunding di bawah bayang-bayang ancaman serta blokade laut ilegal yang terus mencekik kedaulatan mereka.

Akal Bulus Genjatan Senjata Washington

Stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB, melaporkan bahwa negara mereka sama sekali tidak akan mengakui perpanjangan gencatan senjata sepihak yang diumumkan oleh Washington.

Republik Islam Iran memastikan bahwa angkatan bersenjatanya hanya akan bertindak sesuai dengan kepentingan pertahanan nasional sesaat setelah Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut.

Ajudan Ketua Parlemen Iran, Mahdi Mohammadi, melalui media sosial X dengan tajam membongkar agenda tersembunyi di balik manuver sepihak Amerika Serikat tersebut.

"Perpanjangan gencatan senjata Trump tidak ada artinya. Pihak yang kalah tidak dapat menetapkan syarat. Melanjutkan blokade laut tidak ada bedanya dengan pengeboman dan membutuhkan respons militer," tulis Mohammadi dikutip dari Chosun.

"Selain itu, perpanjangan gencatan senjata Trump jelas merupakan penundaan untuk mempersiapkan serangan mendadak. Waktunya telah tiba bagi Iran untuk mengambil inisiatif," tambahnya memberikan peringatan keras.

Boikot Mutlak di Meja Perundingan

Menindaklanjuti ketidakpercayaan yang mendalam ini, tim negosiasi Iran telah menyampaikan keputusan finalnya untuk tidak berpartisipasi dalam pembicaraan damai kedua yang dijadwalkan di Islamabad.

Pesan penolakan yang sangat tegas tersebut disampaikan secara resmi kepada pihak Amerika Serikat melalui Pakistan yang bertindak sebagai negara mediator.

Kantor berita Tasnim secara khusus merilis laporan yang membeberkan alasan kuat di balik keengganan Teheran untuk kembali meladeni retorika kosong Gedung Putih.

"Iran menilai bahwa duduk di meja perundingan dalam kondisi saat ini hanyalah membuang-buang waktu. Tidak ada prospek untuk mencapai kesepakatan yang tepat karena campur tangan AS, dan Iran telah dengan jelas menyatakan tekadnya untuk tidak masuk melalui pintu yang ditawarkan AS," ungkap Tasnim.

Penolakan ini juga didorong oleh tuntutan berlebihan Washington yang dinilai telah melenceng jauh dari kerangka kesepakatan awal serta respons bermusuhan AS terhadap pembukaan kembali Selat Hormuz.

Ancaman Bersenjata di Balik Kedok Diplomasi

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump berdalih bahwa perpanjangan gencatan senjata ini dilakukan karena kepemimpinan Iran dianggap gagal menyajikan proposal yang seragam.

Trump mengklaim ingin menjaga jalur diplomasi tetap terbuka, namun pada saat yang sama ia dengan arogan menegaskan bahwa blokade Angkatan Laut AS terhadap Iran akan tetap diberlakukan secara penuh.

Bagi Teheran, tindakan mempertahankan blokade maritim di tengah klaim damai merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip dasar gencatan senjata itu sendiri.

Pemerintah Iran bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah sudi bernegosiasi di bawah bayang-bayang ancaman selama blokade laut yang melumpuhkan ekonomi tersebut belum dicabut secara total.

Sikap keras kepala Amerika Serikat ini secara langsung telah menghancurkan rasa saling percaya dan menciptakan jalan diplomasi yang sangat rapuh di kawasan Asia Barat.

Hegemoni Gagal dan Kekerasan Sekutu Zionis

Kebuntuan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang ambisi hegemoni Washington yang terus mencoba mendikte negara-negara berdaulat di Timur Tengah.

Alih-alih menciptakan stabilitas, kehadiran militer AS dengan kebijakan blokadenya justru memperparah krisis kemanusiaan dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat sipil.

Kemunafikan janji damai AS juga tercermin dari tindakan sekutu utamanya, rezim Zionis Israel, yang terus menebar teror berdarah di wilayah lain tanpa tersentuh sanksi sedikit pun.

Di saat AS sibuk membicarakan soal gencatan senjata, pemukim ilegal Israel justru secara biadab membunuh dua orang warga Palestina, termasuk seorang anak kecil, di Tepi Barat yang diduduki.

Bahkan di Lebanon selatan, serangan mematikan Israel terus melukai warga sipil dan menghancurkan rumah-rumah penduduk meskipun wilayah tersebut seharusnya berada di bawah perlindungan gencatan senjata selama sepuluh hari.