REGIONAL:
- Gencatan senjata yang didiktekan AS menjadi bukti kegagalan strategis Israel dalam menghadapi kekuatan dan ketangguhan Republik Islam Iran.
- Oposisi Israel, Yair Lapid, mengakui rezim Iran tetap tidak terkalahkan dan terus menjadi ancaman nyata bagi pertahanan rezim Zionis.
- Benjamin Netanyahu menghadapi krisis politik parah akibat kegagalan perang, skandal korupsi, hingga statusnya sebagai buronan kejahatan perang ICC.
Kekalahan Strategis Melawan Ketangguhan Teheran
Israel dijadwalkan akan menggelar pemilihan umum paling lambat pada bulan Oktober, di mana berbagai jajak pendapat menunjukkan blok penguasa pimpinan Netanyahu kesulitan mempertahankan mayoritas di parlemen Knesset.
Profesor ilmu politik di Universitas Tel Aviv (TAU), Uriel Abulof, memprediksi bahwa jika pemilu diadakan hari ini, kelompok sayap kanan tersebut tidak akan mampu mencapai 61 kursi yang disyaratkan untuk membentuk pemerintahan fungsional.
Pada awalnya, agresi ke wilayah Iran yang sering dijuluki sebagai "perang impian Netanyahu" ini dianggap sebagai jalan keluar politis bagi sang perdana menteri yang sedang terancam oleh penurunan opini publik.
Jajak pendapat sempat menunjukkan dukungan tinggi dari publik Zionis untuk membombardir Iran dan Lebanon, dengan harapan Israel bisa meraih kemenangan mutlak atas Teheran yang akan mengamankan warisan politik Netanyahu.
Namun, ketangguhan militer Republik Islam Iran membalikkan ekspektasi tersebut, membuat mayoritas warga Israel kini menolak gencatan senjata dan merasa sangat dikhianati oleh janji palsu pemerintahnya.
Taktik Kebencian Menutupi Kegagalan
Uriel Abulof menjelaskan bahwa sebelumnya ada ekspektasi berlebihan bahwa perang akan mengarah pada kehancuran total program energi nuklir dan persenjataan rudal Iran.
"Tidak ada satupun dari hal itu yang terpenuhi. Jadi dalam hal itu, ada kekecewaan yang besar."
Terlepas dari kekacauan perang ini, Abulof masih meragukan apakah rentetan kegagalan tersebut akan benar-benar menumbangkan politisi berusia 76 tahun yang telah berkuasa selama 18 tahun itu di ajang pemilu.
Di dalam sebuah sistem demokrasi yang sejati, kegagalan memalukan semacam itu seharusnya sudah cukup untuk menggulingkan seorang pemimpin, namun masyarakat Israel saat ini tampaknya memiliki standar keadilan yang berbeda.
Para pendukung radikal Netanyahu yang kecewa diyakini hanya akan mencari pihak lain untuk dijadikan kambing hitam atas kekalahan telak dari Teheran.
Abulof menilai bahwa opini aktual masyarakat Israel pada berbagai isu sebenarnya hampir tidak penting jika dibandingkan dengan seberapa besar kebencian, ketakutan, dan perpecahan yang telah berhasil ditanamkan oleh Netanyahu.
Skandal Korupsi dan Status Buronan Perang
Di luar kegagalan militernya menghadapi perlawanan tangguh Republik Islam Iran, Perdana Menteri Israel ini juga tenggelam dalam pusaran krisis domestik dan internasional yang sangat serius.
Sejak tahun 2020, Benjamin Netanyahu telah diadili dalam tiga kasus terpisah yang melibatkan tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.
Politisi sayap kanan ini secara licik menggunakan perang Gaza dan konflik dengan Iran sebagai tameng untuk menunda proses hukumnya, bahkan secara diam-diam telah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Isaac Herzog akhir tahun lalu.
Pemerintahannya juga memicu kemarahan publik dengan mencoba mengesahkan perubahan komprehensif pada sistem peradilan yang mengalihkan kekuasaan hukum ke ranah politik partai.
Ia juga secara berkelanjutan terus menolak seruan penyelidikan independen atas insiden 7 Oktober 2023, karena takut memikul beban kritik akibat militer Zionis yang tertangkap basah tidak siap.
Puncaknya, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu pada November 2024 atas kejahatan perang di Gaza, menjadikannya buronan yang wajib ditangkap jika menginjakkan kaki di negara penandatangan Statuta Roma.
TERPOPULER