Kata-kata Menlu Singapura Tolak Purbaya Soal Tarif Selat Malaka

Suara.com - Singapura, Malaysia, dan Indonesia sepakat memperkuat sinergi untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas kapal di Selat Malaka.

Ketiga negara pantai ini berkomitmen menolak segala bentuk pungutan biaya atau hambatan yang mengganggu jalur logistik dunia tersebut.

Dikutip dari CNA, langkah ini menjadi krusial mengingat eskalasi konflik di Timur Tengah mulai mengancam stabilitas rute maritim internasional secara signifikan.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menekankan bahwa keterbukaan Selat Malaka adalah urat nadi ekonomi bagi negara-negara di kawasan.

Keselarasan strategi ini menjadi pembeda utama Asia Tenggara dibandingkan wilayah lain yang saat ini rawan akan senjataisasi jalur perdagangan.

"Kami tidak memungut tol. Kami semua adalah ekonomi yang bergantung pada perdagangan. Kami semua tahu bahwa demi kepentingan kami untuk tetap membukanya," ujar Dr. Balakrishnan.

Ia menegaskan bahwa kepentingan strategis ketiga negara tersebut sudah selaras untuk menjaga jalur tersebut tetap dapat dilintasi.

Kondisi ini sangat kontras dengan ancaman penutupan di Selat Hormuz yang memicu kekhawatiran global terhadap keamanan energi.

Asia Tenggara memilih untuk tetap berpegang teguh pada aturan hukum laut yang diakui secara universal oleh dunia.

"Terkait dengan Amerika dan China, kami telah memberi tahu keduanya, kami beroperasi berdasarkan UNCLOS," tegas Dr. Balakrishnan merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Netralitas di Tengah Persaingan Kekuatan Besar

Hak lintas transit dijamin bagi semua pihak tanpa terkecuali guna memastikan stabilitas pertumbuhan ekonomi kawasan tetap terjaga.

Singapura memastikan tidak akan terlibat dalam upaya penutupan rute atau pengenaan tarif bagi kapal yang melintasi wilayah kedaulatan mereka.

"Hak lintas transit dijamin untuk semua orang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup atau menghalangi atau memberlakukan tol di lingkungan kami," tambahnya.

Prinsip tersebut juga berlaku bagi lalu lintas udara yang melewati ruang udara di atas perairan strategis tersebut.