Eks Ketua Komnas Perempuan Soal Demokrasi RI: Kalau Kartini Lahir Sekarang, Bisa Dituduh Makar

Suara.com - Mantan Ketua Komnas Perempuan periode 2010-2014, Yuniyanti Chuzaifah, melontarkan kritik pedas terhadap kondisi demokrasi dan kebebasan akademik di Indonesia saat ini.

Ia menilai, Indonesia tengah terjebak dalam fenomena "Politik Lambung" atau Gastro-Politics yang melumpuhkan daya kritis masyarakat sipil.

Hal tersebut disampaikan Yuniyanti dalam Serial Diskusi FISIP UIN Jakarta bertajuk "Politik dan Kebebasan Akademik" di Auditorium Prof. Bahtiar Effendy pada Kamis (23/4/2026).

Mengaitkan dengan momentum Hari Kartini, Yuniyanti menyebut bahwa semangat literasi yang dibawa RA Kartini di masa lalu sebenarnya adalah bentuk subversi pengetahuan terhadap kolonialisme. Namun, jika semangat itu dibawa ke konteks Indonesia hari ini, nasibnya bisa berbeda.

"Kalau Kartini lahir sekarang, jangan-jangan dia dituduh makar. Karena Kartini mengkritik isu-isu soal pajak, dulu soal upeti-upeti yang dibebankan kepada rakyat kecil," ujar Yuniyanti di hadapan peserta diskusi.

Menurutnya, Kartini mengajarkan huruf kepada perempuan proletar agar kekuasaan pengetahuan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu. "Ini subversi pengetahuan," tegasnya.

Fenomena 'Politik Lambung' dan Matinya Kritisisme

Yuniyanti menyoroti bagaimana program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bantuan sosial (bansos) justru menjadi alat untuk "menidurkan" kesadaran kritis rakyat. Ia menyebutnya sebagai upaya pengelompokan demokrasi di lapisan akar rumput.

"Civil society itu sekarang terperangkap karena politik yang saya namanya gas-politik, atau politik lambung. Rakyat dikenyangkan dengan program-program MBG dan lain sebagainya yang mengikis kritisisme," ungkap Yuniyanti.

Kondisi ini, menurutnya, terlihat jelas di lapangan. Aktivis masyarakat sipil kini justru sering ditanya soal bantuan materi ketimbang gagasan perubahan.

"Kawan-kawan civil society yang datang ke lapangan itu selalu ditanya oleh masyarakat bawah, 'Bawa bansos apa?', 'Bawa makanan apa?'. Jadi kesadaran kritis tidak dibangun. Ada pengeroposan demokrasi di layar terbawah dan orang merasa bahagia seakan-akan ini dikenyangkan," lanjutnya.

Dampak Kebijakan pada Perempuan

Berdasarkan temuannya di lapangan sebagai "anggota radikal bebas" (aktivis independen), Yuniyanti membeberkan dampak nyata dari kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berbasis data. Ia mencontohkan bagaimana program MBG di beberapa daerah justru membebani kesehatan perempuan.

"Di Tasik, perempuan-perempuan kehilangan gas, mereka tidak punya gas lagi untuk bisa memasak... mereka juga cerita bagaimana MBG ini membuat mereka harus bekerja dari jam 12 malam sampai pagi sehingga mereka sakit GERD, batuk-batuk, dan lain sebagainya," tuturnya.

Ia juga menyentil klaim pemerintah yang menyebut Indonesia sebagai negara bahagia. Fakta di lapangan, menurutnya, justru menunjukkan tingkat keputusasaan yang tinggi akibat sulitnya lapangan kerja.

"Ibu saya cerita, ini sekitar tiga empat bulan yang lalu, dalam kurun waktu 2 bulan ada empat laki-laki yang suicide, yang bunuh diri. Ini faktor kebahagiaan apa? Ini dalam satu kecamatan. Faktor bunuh diri ini ditinjau karena susahnya mencari pekerjaan," sindirnya pedas.

Kriminalisasi Aktivis dan Kebebasan Akademik

Terkait posisi akademisi dan aktivis seperti Saiful Mujani yang kerap menghadapi tekanan politik atau ancaman dipolisikan, Yuniyanti menegaskan bahwa dalam negara demokratis, perbedaan pandangan tidak boleh dikriminalisasi.

"Harusnya negara yang demokratis itu tidak pernah akan ada tahanan politik. Karena politik itu hak berekspresi, hak paling dasar manusia, berbeda pandangan tidak harus dipolisikan atau dikriminalisasi," tegasnya.

Ia menutup paparannya dengan mengingatkan bahwa membiarkan pelanggaran hak asasi atau mengukuhkan kultur impunitas (Culture of Impunity) adalah bentuk pelanggaran itu sendiri.

“Membiarkan, tidak menegur dan lain sebagainya itu termasuk bagian dalam melanggengkan dan menjadi pelanggaran hak asasi,” pungkasnya. (Dinda Pramesti K)