Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

Suara.com - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) secara resmi mengonfirmasi tuduhan kejahatan kemanusiaan terhadap mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.

Keputusan krusial ini diambil setelah panel hakim menemukan bukti kuat keterlibatan Duterte dalam serangkaian pembunuhan sistematis selama masa jabatannya.

Dikutip dari CNN, eks pemimpin berusia 81 tahun tersebut diduga mengarsiteki kebijakan mematikan untuk melenyapkan tersangka kriminal baik saat menjadi Wali Kota Davao maupun Presiden.

Langkah hukum ini menjadi titik balik bagi ribuan keluarga korban yang selama ini menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan aparat di Filipina.

Persetujuan pengadilan untuk melanjutkan kasus ini ke tahap persidangan mematahkan upaya hukum tim pengacara Duterte yang sempat menolak yurisdiksi ICC.

Hakim menemukan indikasi bahwa Duterte menyebarkan serta menerapkan agenda khusus untuk menetralkan individu yang dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Data jaksa menyebutkan bahwa sejumlah personel kepolisian dan anggota tim algojo melakukan eksekusi mati berdasarkan instruksi langsung dari sang mantan presiden.

Motivasi di balik aksi brutal ini diduga berkaitan dengan imbalan uang atau rasa takut para pelaku jika tidak mengikuti perintah tersebut.

Wakil Jaksa Mame Mandiaye Niang menyatakan dalam persidangan prapengadilan pada Februari lalu bahwa bagi beberapa pihak, pembunuhan ini telah mencapai tahap persaingan yang menyimpang.

Hingga kini, tanggal pasti dimulainya persidangan utama terhadap Duterte di Den Haag masih menunggu penetapan lebih lanjut dari otoritas pengadilan.

Terdapat perbedaan signifikan mengenai jumlah total nyawa yang melayang selama kampanye anti-narkoba yang dijalankan oleh pemerintahan Duterte.

Data resmi kepolisian nasional Filipina mencatat angka kematian lebih dari 6.000 jiwa, namun organisasi hak asasi manusia meyakini angka aslinya mencapai 30.000.

Pihak kejaksaan menegaskan melalui pernyataan resmi bahwa keputusan hakim ini merupakan pencapaian besar dalam upaya menegakkan akuntabilitas global.

Namun, Nick Kaufman selaku pengacara utama pembela Duterte menyatakan kekecewaannya dan menganggap keputusan hakim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Kaufman mengatakan bahwa keputusan itu "didasarkan pada pernyataan yang tidak dikuatkan dari pembunuh ganas yang mengaku sendiri yang bertindak sebagai saksi yang bekerja sama."

Di Filipina, keluarga dari mereka yang tewas dalam operasi pembersihan narkoba menyambut gembira kabar akan dimulainya persidangan formal ini.

Bagi mereka, proses hukum di Den Haag adalah secercah harapan untuk mengakhiri babak kelam dan tragis dalam sejarah hidup mereka.

Randy delos Santos, paman dari Kian delos Santos yang tewas ditembak polisi pada 2017, memberikan pernyataan emosional mengenai perkembangan kasus ini.

“Ini untuk semua korban, yang bahkan tidak diberi kesempatan untuk diakui sebagai korban karena cerita mereka diputarbalikkan dalam laporan polisi, penyelidikan, dan temuan,” ucapnya.

Randy menambahkan, “Tidak seperti Kian, sebagian besar korban lainnya tidak bernama, tidak bersuara, dan hanya berupa angka serta statistik yang kisah mengerikannya tidak pernah didengar. Sekarang ICC akan memberikan kesempatan agar kisah mereka diceritakan.”

Aktivis hak asasi manusia internasional memandang persidangan Duterte sebagai peringatan keras bagi para pemimpin dunia yang menyalahgunakan kekuasaan.

Maria Elena Vignoli dari Human Rights Watch menegaskan bahwa hukum akan tetap mengejar siapa pun yang melakukan kejahatan berat tanpa memandang jabatan.

Vignoli menyatakan, “Persidangan Duterte akan mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas kejahatan berat berada di atas hukum, baik di Filipina atau di mana pun, dan bahwa keadilan pada akhirnya akan menyusul mereka.”

Meskipun Duterte telah mencoba menarik Filipina keluar dari keanggotaan ICC pada tahun 2019, pengadilan tetap memutuskan memiliki wewenang hukum atas kasus ini.

Para hakim juga memastikan bahwa Duterte berada dalam kondisi kesehatan yang cukup layak untuk menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan yang panjang.

Penyelidikan awal terhadap kekerasan dalam perang narkoba di Filipina sebenarnya telah dimulai oleh jaksa ICC sejak tahun 2018 silam.

Duterte merespons langkah tersebut dengan menarik negaranya dari Statuta Roma, sebuah tindakan yang dinilai pengamat sebagai upaya menghindari jerat hukum internasional.

Polemik sempat muncul ketika hakim mendiskualifikasi Kepala Jaksa Karim Khan karena dianggap memiliki potensi bias akibat keterlibatan masa lalunya dengan para korban.

Kasus ini menjadi sorotan dunia karena menguji konsistensi komunitas internasional dalam mengadili mantan kepala negara atas dugaan pembunuhan massal di luar hukum.

Kini, perhatian tertuju pada persiapan teknis di Den Haag untuk menyelenggarakan salah satu persidangan paling kontroversial dalam sejarah penegakan HAM modern.