DPR Soroti Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Singgung Perlintasan Liar hingga Sistem Sinyal

Suara.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kecelakaan maut yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek (PLB 4B) dan KRL rute Kampung Bandan-Cikarang di Bekasi Timur. 

Ia menegaskan bahwa insiden tragis tersebut harus menjadi momentum titik balik bagi perkeretaapian Indonesia untuk merumuskan standar keselamatan yang lebih baik.

"Kami tentu menyampaikan duka mendalam bagi para korban dan keluarganya atas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek (PLB 4B) yang menabrak KRL PLB 5588a dengan rute Kampung Bandan-Cikarang. Insiden ini sangat memprihatinkan karena saat ini kereta api jarak jauh maupun commuter telah menjadi tulang punggung transportasi kita dan negara juga telah berinvestasi besar untuk terus mengembangkan infrastruktur, teknologi persinyalan, hingga prosedur operasional perjalanan kereta api kita," ujar Syaiful Huda dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Huda menyoroti beberapa faktor krusial yang diduga menjadi pemicu kecelakaan tersebut. Pertama, ia menyayangkan rendahnya tingkat kepatuhan publik di perlintasan sebidang yang sering kali memicu kecelakaan fatal.

"Kepatuhan publik untuk mengutamakan perjalanan kereta masih relatif rendah. Kita masih sering melihat banyak masyarakat kita yang nekat menerobos palang pintu di perlintasan sebidang meskipun sudah ada sinyal kereta hendak melintas. Akibatnya banyak mobil dan motor yang karena terburu-buru macet di tengah perlintasan dan memicu insiden kecelakaan. Ini juga yang mungkin terjadi perlintasan JPL 85 di mana taksi ijo nekat melintas dan mogok di tengah rel sehingga tertemper KRL 5181," jelasnya.

Masalah infrastruktur juga menjadi sorotan tajam. Berdasarkan data yang ia miliki, masih terdapat ribuan perlintasan sebidang di Indonesia yang tidak dijaga, termasuk lokasi kecelakaan di Bekasi Timur.

"Dalam catatan kami saat ini ada sekitar 3.000-4.000 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, di mana mayoritas perlintasan sebidang ini tanpa penjagaan sehingga kerap memicu kecelakaan kereta. Saat ini hanya 1.200 an titik perlintasan sebidang yang dijaga baik oleh PT KAI, Pemda, maupun Dishub. Sementara ada 2.600 titik yang tanpa penjagaan. Sedangkan sisanya adalah perlintasan liar. Dari informasi yang kami terima perlintasan sebidang JPL 85 dekat Stasiun Bekasi Timur adalah perlintasan tanpa penjagaan," ungkap Huda.

Selain masalah eksternal, Huda juga mempertanyakan sistem persinyalan serta faktor manusia di internal operasional kereta api. Ia mempertanyakan mengapa KA Argo Bromo Anggrek tetap melaju saat jalur di depannya sedang terhambat oleh insiden KRL.

"Ketiga kami menyoroti persoalan signaling di mana harusnya KA Argo Bromo Angrek memperlambat perjalanan atau bahkan menghentikan perjalanan saat ada gangguan perjalanan kereta. Nah saat KRL 5181 terlibat dengan insiden dengan taksi hijau dan KRL 5588 A menghentikan perjalanan di Stasiun Bekasi Timur, pertanyaannya kenapa KA Argo Bromo Anggrek tidak menghentikan perjalanannya. Apakah ini persoalan sinyal atau kelalaian manusia (human error)," tambahnya.

Huda berharap investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dapat mengungkap akar masalah secara transparan. 

Ia mengambil contoh kecelakaan kereta besar di Jepang, Inggris, dan Spanyol yang berhasil memicu revolusi keselamatan di negara-negara tersebut.

"Kecelakaan kereta bahkan di negara maju meskipun jarang tapi pernah terjadi. Seperti kecelakaan kereta Amagasi di Jepang (2005), Kecelakaan Kereta Hatfield di Inggris (2000), dan Kecelakaan Kereta Santiago de Compostela di Spanyol (2013). Namun kecelakaan-kecelakaan ini memicu revolusi standar keselamatan untuk menekan potensi kecelakaan di masa depan. Nah kami berharap kecelakaan Argo Bromo Anggrek dan Commuter Line juga harus menjadi titik balik untuk merumuskan standar keselamatan yang lebih baik dari PT KAI ke depan," tuturnya.

Terakhir, ia mendesak perbaikan mendasar berdasarkan hasil temuan investigasi nantinya, baik dari sisi manajemen waktu masinis, teknologi persinyalan, maupun pembenahan infrastruktur perlintasan.

"Misal dari hasil investigasi KNKT diketahui jika masinis Argo Bromo merasa tertekan karena dikejar waktu maka harus ada perbaikan manajemen waktu agar tidak menekan masinis secara berlebihan yang mengabaikan keselamatan. Atau jika hasil investigasi menunjukkan adanya persoalan sinyal maka harus ada revolusi persinyalan yang presisi. Atau jika ada hasil investigasi menunjukkan perlintasan sebidang tanpa penjagaan yang menjadi pemicu maka harus ada perbaikan mendasar terkait infrastruktur," pungkasnya.