REGIONAL:
- Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet kelima pada April 2026 sebagai langkah strategis mengukuhkan kendali pemerintahannya.
- Penunjukan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman sebagai KSP bertujuan menjadi jembatan kompromi antara kubu Prabowo dan mantan Presiden Jokowi.
- Prabowo menegaskan otoritas kepemimpinannya kepada jajaran birokrasi guna meminimalisir risiko munculnya persepsi dwitunggal atau matahari kembar.
Suara.com - Analis Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai perombakan kabinet (reshuffle) kelima yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar penyegaran birokrasi, melainkan langkah strategis untuk mengukuhkan kendali penuh di tengah bayang-bayang pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ginting menyebut posisi Prabowo saat ini sedang berada dalam fase transisi yang krusial, di mana ia harus merangkul kekuatan lama demi stabilitas politik di awal pemerintahannya.
"Kekuasaan tidak pernah benar-benar pindah secara drastis melainkan bertransformasi melalui kompromi politik dan konsolidasi politik," ujar Selamat Ginting dalam podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Rabu (29/4/2026).
Menurut Ginting, keberadaan orang-orang dekat Jokowi dalam kabinet Prabowo adalah sebuah "keniscayaan politik" untuk membangun jembatan dengan masa lalu.
Namun, langkah ini membawa risiko besar, yakni munculnya persepsi kepemimpinan ganda atau "Matahari Kembar".
"Ketika loyalis pejabat lama lebih condong ke Jokowi daripada ke Prabowo, maka akan memunculkan potensi matahari kembar. Misalnya orang masih lalu lalang ke Solo. Itu kan dianggap, oh ini kok masih ada matahari kembar di dalam pemerintahan yang usianya sudah satu tahun ini," jelasnya.
Dudung Abdurachman: Figur Kompromi dan 'Dapur Politik'
Salah satu poin krusial dalam reshuffle kali ini adalah penunjukan mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ginting menilai, Dudung adalah figur kunci yang dipilih Prabowo karena bisa diterima oleh dua kutub kekuasaan, Prabowo dan Jokowi.
"Prabowo itu mengambil Dudung dianggap sebagai figur kompromi. Dia bisa diterima oleh dua kutub. Kutubnya Prabowo dan kutubnya Jokowi. Jadi betul-betul dia jembatan yang bisa diterima," kata Ginting.
Lebih lanjut, Ginting melihat Prabowo ingin mengembalikan fungsi KSP sebagai "dapur politik" yang kuat, mirip dengan peran Luhut Binsar Pandjaitan di periode pertama Jokowi, bukan sekadar pelaksana politik praktis.
"Sepertinya figur Dudung ini diharapkan bisa seperti Luhut Binsar Pandjaitan pada saat menjadi KSP. Dia butuh figur militer yang kuat. Gaya kepemimpinan Dudung menurut saya itu memang cenderung commanding. Prabowo enggak suka dengan gaya-gaya modelnya Moeldoko yang lebih masuk ke politik praktis," tambahnya.
Pesan Tegas Prabowo: 'Jangan Main-main'
Meski masih memberikan ruang bagi loyalis Jokowi, Ginting menekankan bahwa melalui reshuffle ini, Prabowo sedang menegaskan siapa pemegang komando tertinggi yang sebenarnya.
Melalui Dudung, Prabowo mengirimkan pesan kepada para menteri dan jajaran birokrasi agar tegak lurus pada visi presiden yang baru.
"Figur militer tapi bisa diterima oleh pemerintahan lama… Dudung masih bisa kemudian diberikan pesan oleh Prabowo untuk menegaskan misalnya, 'Eh, kau jangan main-main, sekarang pemerintahannya adalah pemerintahan Prabowo Subianto'," tegas Ginting.
Langkah Prabowo yang cenderung lambat dalam memangkas pengaruh lama dianalisis sebagai cara seorang jenderal Kopassus dalam berpolitik, penuh perhitungan dan menghindari kegaduhan.
"Dia menyadari betul bahwa stabilitas di awal pemerintahannya ini tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan sendiri… Dia betul-betul ingin menjaga keseimbangan tidak ingin dirongrong. Karena itu dia pelan-pelan," pungkasnya. (Dinda Pramesti K)
TERPOPULER