- Akademisi mengkritik wacana akses militer Amerika Serikat di ruang udara Indonesia dalam diskusi Jakarta, 29 April 2026.
- Kebijakan akses berbasis notifikasi dinilai melemahkan kedaulatan negara serta kemandirian pertahanan nasional di tengah rivalitas geopolitik global.
- Pemerintah didesak segera memberikan transparansi kebijakan, menegaskan hak veto penuh, serta melibatkan DPR dalam pengawasan wilayah udara.
Ia menekankan bahwa harga diri bangsa tidak diukur dari retorika, melainkan dari kemampuan negara mengendalikan wilayahnya sendiri.
“Jika negara masih bisa mengatur, membatasi, dan menolak, maka kerja sama adalah strategi. Tetapi jika hanya menyesuaikan diri, itu menjadi preseden berbahaya,” ujarnya.
Diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Militer dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Rusia, Robi Nurhadi, Akademisi Hubungan Internasional Universitas Nasional Jakarta, Yuda Kurniawan, Dosen Hubungan Internasional Universitas Bakrie, dan Muhammad Reza Zaki, Dosen Hukum Internasional Universitas Bina Nusantara.
Kegiatan ini juga diikuti oleh mahasiswa, peneliti, akademisi, serta masyarakat umum.
TERPOPULER
