REGIONAL:
Suara.com - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi sikap pro aktif Pemkab Garut dan Kudus mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat di daerah masing-masing. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi salah satu kunci utama kesuksesan program prioritas Presiden tersebut.
“Saya senang karena Kudus dan Garut berinisiatif mempercepat program Sekolah Rakyat. Ini bagian dari upaya memutus transmisi kemiskinan,” ujar Agus Jabo dalam audiensi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut dan Perwakilan DPRD Kudus di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (29/4/2026).
Selain percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen, audiensi juga membahas penguatan kesiapsiagaan bencana melalui program Kampung Siaga Bencana (KSB) di kedua daerah tersebut.
Dalam audiensi, Perwakilan DPRD Kudus Valerie menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 6.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Kudus.
“Data di lapangan menunjukkan masih banyak anak tidak sekolah akibat berbagai persoalan. Ini perlu jadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan kendala utama pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus adalah keterbatasan lahan.
Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari desil 1 dan 2 DTSEN sebagai bagian dari strategi penghapusan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen pada 2026.
“Sekolah Rakyat harus unggul, dengan fasilitas lengkap seperti asrama, ruang kelas, dapur, perpustakaan, hingga tempat ibadah,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen membutuhkan lahan minimal 6,8 hektar milik pemerintah dan memenuhi syarat teknis, seperti tidak berada di kawasan rawan bencana dan memiliki kontur lahan yang sesuai.
Selain pendidikan, Kudus juga menghadapi tantangan bencana seperti banjir dan longsor. Kondisi ini mendorong usulan penguatan program KSB untuk mendukung bufferstock dan dapur umum di tingkat desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda menyampaikan pihaknya telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan dengan 75 siswa dalam 4 rombongan belajar. Namun, Garut masih menghadapi kendala lahan untuk pembangunan sekolah permanen.
“Selain itu, kami juga mengusulkan program Kampung Siaga Bencana,” jelas Marlinda.
Terkait kesiapsiagaan bencana, Wamensos Agus Jabodetabek mendorong pemerintah daerah untuk segera mengusulkan pembentukan KSB.
“Silakan ajukan ke bupati untuk mengusulkan KSB dan lumbung sosial,” katanya.
Kemensos sendiri memiliki skema bantuan sosial adaptif untuk bencana, didukung melalui tahapan pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan.
Di akhir pertemuan, Wamensos Agus Jabo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kalau daerah mengalami kendala, segera koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau provinsi. Jika masih tidak sanggup, naikkan ke Kemensos agar kita cari solusi bersama,” tutup Agus Jabo. ***
TERPOPULER
