- Anggota DPR Mufti Anam mengecam kecelakaan kereta api di Bekasi sebagai bukti kegagalan sistem keselamatan transportasi nasional PT KAI.
- Mufti menyoroti tidak adanya sistem pengaman otomatis serta mendesak pemerintah menutup seluruh perlintasan liar demi keamanan nyawa masyarakat.
- DPR menuntut audit investigatif independen dan perbaikan manajemen operasional guna mencegah terulangnya insiden fatal di masa depan secara berkelanjutan.
4. Redesain Gerbong: Melakukan penataan ulang komposisi gerbong berbasis risiko, termasuk evaluasi posisi gerbong perempuan.
5. Pembersihan Perlintasan Liar: Menutup semua perlintasan ilegal atau melengkapinya dengan palang otomatis dan sensor peringatan.
"Keselamatan transportasi bukan sekadar angka statistik. Kalau hari ini tidak berbenah dan tidak ada yang berani bertanggung jawab hingga mundur dari jabatan, besok yang jadi korban bisa siapa saja, termasuk orang-orang terdekat kita," pungkasnya.