- Presiden Prabowo Subianto meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional tahap II senilai Rp 116 triliun di Cilacap pada 29 April 2026.
- Proyek ini bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas mentah seperti nikel, kelapa sawit, dan tembaga melalui integrasi teknologi pengolahan modern.
- Inisiatif strategis ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi nasional, meningkatkan devisa negara, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Suara.com - Pemerintah memulai langkah besar dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui peluncuran proyek hilirisasi nasional tahap II.
Langkah itu ditandai dengan peresmian (groundbreaking) 13 proyek strategis yang memiliki nilai investasi fantastis mencapai Rp 116 triliun.
Agenda besar ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/04/2026).
Proyek hilirisasi tahap II ini mengemban misi krusial untuk mempercepat transformasi industri berbasis nilai tambah dari sumber daya alam yang melimpah di tanah air.
Kelanjutan program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan negara secara nominal, tetapi juga mengubah wajah industri Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global.
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, memberikan pandangannya terkait urgensi proyek ini.
Menurutnya, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada penguatan sektor-sektor fundamental yang menopang produktivitas nasional.
"(Ini bisa menjadi) peluang baik jika ada peningkatan produktivitas sektor yang menjadi fondasi penting dalam keberhasilan hilirisasi," kata Esther dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Esther menjelaskan bahwa hilirisasi nasional tahap II memiliki potensi besar untuk memberikan nilai tambah pada ekonomi pengolahan di dalam negeri.
Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspor secara signifikan.
Beberapa komoditas utama yang menjadi fokus dalam tahap ini antara lain adalah pengolahan nikel, kelapa sawit, hingga tembaga.
Selain aspek ekonomi makro, Esther juga menekankan pentingnya integrasi inovasi dan teknologi modern dalam setiap proses pengolahan.
Pembangunan fasilitas seperti smelter dan pabrik pengolahan harus didukung oleh teknologi terbaru untuk memastikan efisiensi operasional dan kualitas produk yang memenuhi standar internasional.
"Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menjadi proses industrialisasi, tetapi juga perjalanan menuju ekonomi yang lebih maju, adaptif, dan berkelanjutan," katanya.
Lebih lanjut, dampak sosial dari proyek senilai ratusan triliun ini menjadi sorotan utama. Pembangunan kawasan industri di berbagai daerah diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan.
Esther optimistis bahwa distribusi pusat-pusat industri ke daerah akan menciptakan multiplier effect yang luas.
"Penciptaan kawasan industri di daerah tentu saja akan berdampak membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani/petambang, dan kesejahteraan masyarakat lokal," ujar dia.
Senada dengan visi tersebut, Presiden Prabowo Subianto dalam seremoni di Cilacap menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap perkembangan teknologi global.
Presiden menekankan bahwa setiap rencana hilirisasi harus bersifat dinamis dan siap disesuaikan demi kepentingan rakyat banyak.
Hilirisasi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan terus dikaji, dengan keberanian untuk menyesuaikan rencana apabila tersedia teknologi yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih menguntungkan bagi rakyat, sehingga setiap keputusan benar-benar berbasis perhitungan objektif dan memberi dampak optimal.
Di sisi lain, Direktur Program dan Kebijakan Center for Policy Studies, Prasasti Piter Abdullah, menilai langkah pemerintah ini sebagai strategi jitu untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah.
Ia mencontohkan komoditas kelapa yang selama ini sering dikirim ke luar negeri tanpa sentuhan pengolahan, sehingga nilai ekonominya sangat terbatas bagi petani dan negara.
“Hilirisasi itu ya sederhananya adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah,” ujarnya.
Piter memberikan apresiasi terhadap kecepatan pemerintah dalam mengeksekusi transisi dari fase awal ke fase berikutnya.
Menurutnya, agresivitas pemerintah dalam mendorong hilirisasi menunjukkan komitmen jangka panjang yang serius untuk membangun kedaulatan ekonomi.
“Ini cukup agresif, karena sekali lagi hilirisasi ini sebuah proses panjang, bukan instan,” katanya.
Konsistensi pemerintah dalam menjalankan tahapan-tahapan hilirisasi ini dinilai sebagai sinyal positif bagi investor maupun pelaku industri dalam negeri.
Dengan peta jalan yang jelas, program ini diharapkan mampu memberikan dampak besar yang berkelanjutan, mulai dari penguatan devisa melalui peningkatan penerimaan negara hingga penyediaan lapangan kerja yang masif bagi generasi muda Indonesia di berbagai wilayah.