Kepala BPKP Gemetar Lapor Korupsi di Lingkaran Presiden, Prabowo: Mau Orang Saya, Tidak Ada Urusan!

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengirimkan pesan peringatan keras bagi lingkaran dalamnya. Prabowo menegaskan tidak akan memberikan perlindungan bagi pejabat mana pun yang terindikasi melakukan penyelewengan anggaran, sekalipun mereka memiliki hubungan dekat dengannya.

Momen ini terungkap saat Prabowo menceritakan pengalamannya didatangi oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

Ia menyebut, pimpinan lembaga pengawas tersebut sempat merasa tertekan saat hendak melaporkan temuan kasus yang menyeret orang-orang di lingkaran Presiden.

"Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar, heran saya, kenapa? Stres dia Pak, karena yang dia laporkan, diketahui lah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden," ungkap Prabowo di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu.

Tanpa Pandang Bulu: "Gak Ada Urusan!"

Mendengar keraguan tersebut, Prabowo justru memberikan reaksi yang tak terduga. Alih-alih membela, ia langsung memerintahkan BPKP untuk tancap gas melakukan pemeriksaan tanpa melihat latar belakang sang pejabat.

"Dia lihat saya, masalahnya apa? Bagaimana Pak, petunjuk. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, nggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," tegasnya.

Presiden tak menampik rasa sedihnya melihat fenomena pejabat yang masih "lapar" meski sudah diberi amanah besar. Baginya, posisi penting seharusnya dijalankan dengan rasa syukur dan kehati-hatian, bukan justru menjadi celah untuk menilap uang rakyat.

Prabowo juga mengingatkan para pejabat bahwa di era digital saat ini, setiap jejak penyimpangan akan jauh lebih mudah terlacak.

Ia mengaku prihatin karena keserakahan oknum pejabat akhirnya harus ditanggung oleh keluarga yang tak berdosa.

"Saya heran sekarang ada digital, ada macam-macam, sekarang pasti ketahuan deh. Saya sedih di ujung puncak karir, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya," ujarnya.

Ancaman untuk Kader Gerindra dan Pensiunan Militer

Ketegasan Prabowo tidak berhenti di level birokrasi saja. Ia blak-blakan menyebut bahwa kader partainya sendiri, Gerindra, tidak luput dari proses hukum jika terbukti melanggar.

Ia ingin seluruh pejabat, termasuk mereka yang berlatar belakang militer, mengakhiri masa pengabdian dengan kepala tegak dan terhormat.

Bagi mereka yang membandel dan enggan mengembalikan harta hasil korupsi, Prabowo memberikan pilihan terakhir yang pahit: berhadapan dengan jaksa.

"Ini saya sampaikan karena saya, kalau saya dapat laporan apa yang harus dibuat nanti 'geremeng-geremeng', sakit hati ya kan. Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan," pungkas Prabowo. (Antara)