Pengamat UMBY Soroti Pernyataan Prabowo, Harga Tempe Bisa Naik karena Dolar

Suara.com - Pengamat ekonomi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Widarta, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar dan keyakinan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap kuat di tengah melemahnya nilai tukar rupiah.

Menurut Widarta, masyarakat desa memang tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar. Namun, banyak kebutuhan pokok yang dikonsumsi tetap bergantung pada rantai pasok impor sehingga ikut terdampak fluktuasi kurs.

"Benar bahwa masyarakat di desa tidak terlalu berpengaruh untuk menggunakan transaksi rupiah tapi satu yang ingat bahwa beberapa komponen yang ada di desa itu juga terpengaruh oleh impor dan ekspor, impor dan ekspor berarti terpengaruh oleh dolar," kata Widarta saat dihubungi Suara.com, Minggu (17/5/2026).

Ia mencontohkan tempe sebagai makanan tradisional yang sangat lekat dengan masyarakat desa. Meski dianggap produk lokal, bahan baku utama seperti kedelai masih banyak bergantung pada impor.

Widarta menjelaskan dampak kenaikan dolar pada akhirnya akan terlihat pada harga barang. Jika harga tidak dinaikkan, produsen kemungkinan akan mengurangi ukuran atau kuantitas produk agar tetap bisa bertahan.

"Efeknya nanti tempe itu akan harga naik, kalau enggak harga naik berarti nanti pasti produsen akan memperkecil barangnya atau kuantitasnya," ujarnya.

Tak hanya tempe, Widarta menilai sektor lain seperti obat-obatan dan kebutuhan pokok lain juga menghadapi persoalan serupa.

"Nah, yang penting bukan itu (memberikan pernyataan seolah menenangkan), yang penting adalah bagaimana pemerintah tetap harus menjaga barang tetap ada, harga tetap normal pada khususnya pada barang-barang kebutuhan pokok," tegasnya.

Jika masyarakat mulai merasa khawatir terhadap kenaikan harga dan kelangkaan barang, kata Widarta, kondisi itu bisa memicu panic buying yang justru memperburuk situasi ekonomi di lapangan.

Ia turut menyoroti posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus menjadi bantalan menghadapi lonjakan kurs dolar dan kenaikan harga minyak dunia.

Kondisi geopolitik global seperti konflik di Timur Tengah yang belum mereda juga dinilai ikut memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

"Oke, sementara ini baik-baik saja, tetapi itu membutuhkan bantalan APBN yang tinggi. Kalau kita ingat ya, kurs Dolar itu di APBN dianggaran kisaran Rp16.500-an, sekarang udah di posisi Rp17.500 lebih," jelasnya.

Widarta menyebut pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih konkret, termasuk mengevaluasi sejumlah program besar seperti MBG maupun Koperasi Merah Putih agar tidak membebani fiskal bila belum benar-benar siap dijalankan.

"Saya kira pemerintah harus memperhatikan pendapat dari masyarakat. Misalnya MBG sebaiknya ya ditunda dulu atau dimoratorium dulu. Kemudian juga Koperasi Merah Putih ya kalau memang strukturnya belum lengkap, belum siap, ya sebaiknya tidak usah tergesa-gesa," tandasnya.