- Din Syamsuddin mendesak pemerintah segera menyelamatkan sembilan WNI relawan kemanusiaan yang disandera militer Israel di perairan Mediterania.
- Penyanderaan terjadi saat misi Global Sumud Flotilla 2026 berupaya menyalurkan bantuan logistik ke Jalur Gaza sejak Minggu malam.
- Pemerintah diminta menggunakan forum internasional Board of Peace untuk menekan Israel agar membebaskan seluruh warga negara yang ditahan.
Suara.com - Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), M. Din Syamsuddin, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret guna menyelamatkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang kini disandera oleh militer Israel di perairan Mediterania.
Sembilan relawan tersebut merupakan bagian dari misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2026 yang bertujuan menyalurkan bantuan logistik ke Jalur Gaza.
Din memperingatkan adanya risiko kekerasan fisik yang membayangi para relawan selama berada dalam penahanan tentara Zionis.
“Sangat dikhawatirkan mereka menerima perlakuan kekerasan dan kejam oleh Tentara Zionis Israel,” ujar Din dalam keterangan resminya, Selasa (19/5/2026).
Menurut Din intervensi cepat dari pemerintah merupakan kewajiban mutlak yang telah diatur dalam dasar hukum negara.
“Tindakan cepat pemerintah Indonesia adalah amanat konstitusi bahwa pemerintah bertanggung jawab melindungi segenap warga bangsa,” tegasnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut juga mengutuk keras tindakan Israel yang menyasar relawan sipil pembawa bantuan kemanusiaan.
Menurutnya, penghadangan misi ini adalah sebuah pelanggaran hukum internasional yang berat.
“Penculikan para relawan kemanusiaan dari Indonesia termasuk adalah kekejaman, kekejian, dan kejahatan kemanusiaan. Mereka pergi ke Gaza atau Palestina bersama para relawan mancanegara bertujuan untuk membawa bantuan kemanusiaan dan memberi dukungan moril bagi rakyat Gaza yang menderita,” jelas Din.
Guna menekan otoritas Israel, Din menyarankan agar pemerintah memanfaatkan forum internasional yang ada.
“Saatnya Indonesia bicara pada forum Board of Peace (BoP) agar Netanyahu membebaskan Warga Negara Indonesia yang ditahannya,” katanya.
Situasi darurat ini bermula ketika armada kapal kemanusiaan dikepung oleh sejumlah kapal perang dan drone tempur militer Israel di laut internasional sejak Minggu malam.
Status bahaya atau red alert telah ditetapkan setelah pergerakan armada pembawa obat-obatan dan susu bayi tersebut dihambat secara paksa.
Koordinator Dewan Pengarah Gerakan Penggalangan Clean Initiative (GPCI), Maimon Herawati, mengonfirmasi kondisi mencekam tersebut melalui pantauan langsung dari Command Center di Turki.
“Sebenarnya dari kemarin malam ini sudah mulai red alert. Maksudnya, kami karena positif pada tingkat 1 ya. Sudah terdeteksi kapal-kapal dan drone sekitar Flotilla, Global Sumud Flotilla," ungkap Maimon.
Hingga Senin malam pukul 19.00 WIB, laporan intelijen misi mencatat setidaknya satu WNI telah terdeteksi mengalami intersepsi langsung.
Pemerintah Indonesia kini diharapkan dapat melakukan koordinasi diplomatik tingkat tinggi demi menjamin keselamatan sembilan putra bangsa yang tengah berjuang menembus blokade Gaza tersebut.