REGIONAL:
- Komisi I DPR RI membahas reformasi peradilan militer dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
- TB Hasanuddin menyoroti urgensi pemisahan peradilan umum dan militer bagi prajurit sesuai amanat undang-undang yang berlaku saat ini.
- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan sistem peradilan militer tetap tegas dan objektif dalam memberikan sanksi bagi setiap prajurit.
“Jadi ini supaya Bapak tahu bahwa peradilan militer itu tinggi sekali nilainya. Apalagi sekarang ada oditur militer di Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Militer di Mahkamah Agung," pungkasnya.
TERPOPULER
