Mengapa Rupiah Melemah Bikin Warga Desa Ikut Susah? Menepis Logika 'Orang Desa Tak Pakai Dolar'

Suara.com - "Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok," kata Presiden Prabowo Subianto. Kalimat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menanggapi jebloknya nilai tukar rupiah itu mendapat respons keras dari mayoritas masyarakat.

Publik, analis, dan ekonom menilai pernyataan Prabowo tersebut keliru. Mereka mengingatkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa menyusup hingga ke pelosok kampung.

Benar, masyarakat di desa bahkan di kota memang tidak bertransaksi menggunakan mata uang asal Amerika Serikat. Namun, melemahnya rupiah justru bisa berdampak sampai ke meja makan di setiap rumah tangga.

Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, secara tegas mengatakan ucapan Prabowo tersebut menyesatkan.

"Tetapi dalam kontekstualitas ekonomi Indonesia, pernyataan itu menggelikan dan menyesatkan. Musababnya jelas, gamblang!" kata Tulus.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar benar-benar berdampak kepada masyarakat secara langsung. Sebab, ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih sangat tinggi.

"Jadi kalau rupiah remuk vs dolar rakyat kecil di kampung-kampung pun ikut mendelik! Karena impor untuk membelinya pakai devisa, alias dolar," kata Tulus.

Cara Dolar Menyusup ke Desa

Imbas dari ketergantungan terhadap produk impor tentu membuat sejumlah kebutuhan yang dikonsumsi masyarakat saban hari ikut merangkak naik.

Kenaikan dipicu oleh nilai tukar rupiah yang melemah. Sebab, pembelian barang-barang impor menggunakan dolar AS.

Per Selasa (19/5/2026) pagi, indeks dolar AS terhadap rupiah berada di posisi Rp17.718.

"Faktanya, hampir tidak ada sektor di Indonesia yang benar-benar imun dari pergerakan kurs," ujar Yusuf Rendy, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE Indonesia).

Aktivitas pertanian di desa menjadi salah satu contoh dampak pelemahan rupiah. Petani memang tidak menerima pembayaran gabah dalam dolar. Namun, pupuk urea dan NPK yang digunakan bergantung pada bahan baku impor, seperti kalium dan fosfat yang dibeli dalam dolar.

"Sehingga ketika rupiah melemah lima sampai tujuh persen dalam beberapa pekan, harga pupuk nonsubsidi langsung terkerek dan margin tani makin tipis," kata Yusuf.

Yusuf menjelaskan hal yang sama berlaku untuk pakan ternak yang komponen bungkil kedelai dan jagungnya masih diimpor. Imbasnya, peternak ayam rakyat di Blitar atau Sukabumi merasakan tekanan biaya yang sebetulnya berasal dari pergerakan dolar di pasar uang Jakarta.

Terasa Hingga ke Mangkuk Mi

Penguatan dolar terhadap rupiah juga terasa sampai kepada hidangan semangkuk mi instan di warung kopi. Harga gandum yang menjadi bahan baku utama mi ikut merangkak naik.

"Belum lagi gandum yang seratus persen impor, yang menentukan harga mi instan dan roti yang justru menjadi pengganti beras bagi rumah tangga miskin di desa," kata Yusuf.

Produk impor lain yang tidak kalah penting adalah bahan bakar minyak (BBM). Pelemahan rupiah akan berdampak terhadap sektor energi yang nilai patokannya menggunakan dolar.

Yusuf menjelaskan kenaikan BBM berpengaruh terhadap penentuan ongkos angkut hasil bumi dari sentra produksi ke pasar kabupaten.

"Jadi argumen bahwa desa tidak berhubungan dengan dolar itu keliru secara empiris karena yang terjadi bukan ketiadaan paparan, melainkan paparan tidak langsung yang justru lebih sulit diantisipasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka tidak punya mekanisme hedging seperti korporasi," kata Yusuf.

Tulus mengingatkan produk impor sudah pasti sangat terpengaruh oleh kurs dolar. Jika dolar makin melonjak, maka biaya impor akan naik, baik yang ditanggung swasta maupun negara.

"Jika harga minyak mentah terus melangit, dan kurs dolar terus melangit juga; pemerintah akan semakin pening karena harus menambah subsidi energi dari APBN. Jika harga kedelai di pasar internasional naik, endingnya harga tempe akan naik pula. Artinya rakyat kecil akan makin tercekik dan mendelik," kata Tulus.

Potensi PHK

Selain soal ketergantungan impor, Tulus mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang kian melemah akan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan. Arus kas perusahaan bisa tergerus dan berpotensi mengguncang kondisi usaha, seperti memicu PHK atau membuat produk tidak terserap di pasaran.

"Jadi secara empirik betapa simplistisnya bahwa rupiah yang makin terpuruk, berdampak sangat buruk bagi masyarakat kelas manapun, apalagi masyarakat menengah bawah, baik di desa dan atau perkotaan. Artinya sangat tidak benar bahwa ambruknya kurs rupiah bukan urusan orang desa," kata Tulus.

Tulus mengatakan seharusnya Prabowo memberikan kepastian kepada masyarakat dan menunjukkan upaya keras untuk menstabilkan kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar.

"Bukan malah meninabobokkan masyarakat, bahkan memberikan pernyataan yang misleading," kata Tulus.

Cuma Mau Hibur Rakyat

Selang dua hari setelah pernyataan Prabowo dalam sambutannya di peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan maksud ucapan kepala negara.

Bendahara negara menjelaskan pernyataan Prabowo soal orang desa tidak memakai dolar semata-mata untuk menghibur masyarakat.

"Untuk menghibur rakyat aja di situ. Saya lihat konteksnya di perdesaan waktu kemarin itu, enggak papa ngomong begitu," kata Purbaya sesaat sebelum menghadap Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/5/2026).

Purbaya menampik anggapan pernyataan tersebut mencerminkan ketidaktahuan Prabowo soal pelemahan rupiah. Sebaliknya, ia menilai Prabowo memahami persoalan tersebut.

Ia lantas memberikan konteks mengapa pernyataan soal orang desa tidak pakai dolar disampaikan oleh kepala negara.

"Saya jelasin dulu konteksnya begini. Itu kan bicara di pedesaan, itu konteksnya di situ untuk orang sana. Bukan berarti Pak Presiden nggak ngerti rupiah, dia kan jago, beneran. Jadi konteksnya seperti itu," kata Purbaya.