Pemberkasan Rampung, Siapa Yang Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur?

Suara.com - Korlantas Polri menyatakan bahwa proses pemberkasan kasus kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang hingga terjadinya tabrakan kereta api dengan KRL di Bekasi Timur telah selesai dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kendati begitu, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (21/5/2026), pihak kepolisian belum mengumumkan secara eksplisit status tersangka dalam kasus tersebut.

Kasubditlaka Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol. Mariochristy P.S Siregar, melaporkan bahwa penyidikan yang dilakukan Satlantas Polres Metro Bekasi Kota dengan asistensi Korlantas Polri kini telah mencapai tahap akhir.

"Dan saat ini juga sudah berkas sudah selesai. Dari pemberkasan dapat kami laporkan sudah ada pemeriksaan terhadap pengemudi taksi, juga sudah ada terhadap saksi dari Bapak Suli Japarudin sebagai masinis kereta api listriknya, dan Bapak Udin sebagai penjaga palang pintu perlintasan kereta api, dan juga Bapak Darkim. Dan terakhir kita sudah memeriksa dari Saudara Erlando Kristiawan sebagai saksi dari ATPM kendaraan taksi tersebut,” ujar Mario dalam paparannya dalam rapat.

Mario menambahkan, karena ancaman hukuman dalam kasus ini di bawah lima tahun, perkara tersebut akan langsung disidangkan di Pengadilan Negeri setempat setelah proses di kejaksaan selesai.

Kendati begitu, dalam kesempatan ini Mario tak menyebutkan siapa pihak yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut.

"Dan tidak lama lagi sudah, kita sudah kirimkan berkas kepada nanti untuk ke jaksa karena ini tuntutannya di bawah 5 tahun jadi nanti akan langsung dilaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Bekasi Kota bapak,” jelasnya.

Dalam mencari bukti-bukti penyebab kecelakaan antara taksi dan KRL tersebut, Korlantas Polri menekankan penggunaan teknologi Traffic Accident Analysis (TAA) agar hasil penyidikan akurat.

"Kami melalui digitalisasi, digitalisasi ETLE, dan juga kami juga melakukan olah TKP menggunakan TAA, Traffic Accident Analysis. Jadi kita mencari bukti-bukti penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pada perlintasan sebidang,” katanya.

Selain masalah pemberkasan, rapat tersebut juga diwarnai interupsi dari Pimpinan Komisi V DPR RI terkait perbedaan data timeline kejadian.

Dalam data yang dipaparkan, terdapat celah waktu hingga 40 menit antara kecelakaan pertama (taksi) dan kecelakaan kedua (tabrakan antar-kereta).

"Ini yang jadi banyak pertanyaan banyak pihak, Pak. Pak tolong nanti barangkali di proses penyidikan kami tentu tidak masuk ke area itu, ya. 20 dengan 40 itu tentu tenggang waktunya sangat lama,” tegur Pimpinan Rapat.

Merespons hal itu, Mario mengakui adanya selisih data waktu dan berkomitmen untuk mengoordinasikannya kembali dengan penyidik wilayah.

"Sesuai dengan berita acara kami yang... kalau kami yang melihat dari yang pertama, Bapak. Setelah kami melihat dari... Tadi kan dari Menteri Perhubungan tadi menjelaskan bahwa ada kejadian di 20.52. Kalau ada di 20.52 berarti ada 12 menit selisihnya, Bapak,” jelas Mario.

Korlantas Polri menegaskan bahwa fokus mereka saat ini adalah menyelesaikan proses hukum pada TKP pertama, yakni kecelakaan di perlintasan sebidang, sementara kecelakaan antar-kereta atau pada TKP ke dua ditangani sesuai Undang-Undang Perkeretaapian.