REGIONAL:
- Diskusi di Universitas Paramadina menyoroti laporan The Economist mengenai buruknya tata kelola pemerintahan dan dekonstruksi kelembagaan Indonesia.
- Para pakar menilai kebijakan populis tanpa perencanaan matang telah melemahkan fungsi pengawasan serta mengancam stabilitas fiskal negara.
- Dampak personalisasi kekuasaan dan krisis kepercayaan publik memicu risiko kemunduran demokrasi serta potensi terjadinya krisis ekonomi nasional.
Sudirman menggambarkan situasi ekonomi hari ini seperti jebakan alam akibat kebijakan tanpa rem institusional.
"Kita seperti berjalan di dalam lumpur hisap. Semakin bergerak, semakin tersedot. Intervensi Rp500-an triliun lebih ke pasar bukannya membangun kepercayaan, malah menjauhkan," jelas Sudirman.
Ekonom Senior Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, mengingatkan pemerintah agar tidak jumawa dengan indikator moneter yang tampak itu aman.
Pasalnya, gejala hari ini menunjukkan kemiripan pola dengan awal krisis 1997-1998. Yakni, maraknya penangkalan masalah (denial) dan pengebirian institusi independen seperti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
"Indonesia belum di tepi jurang, tapi pintu keluar mulai menutup," kata Moh. Ikhsan.
Ia mengingatkan bahwa modal ekonomi yang tersisa hanyalah penunda waktu krisis.
"Buffer seperti cadangan devisa yang cukup dan perbankan yang sehat itu bukan kekebalan. Itu sekadar waktu yang kita punya untuk memperbaiki diri," tambahnya.
Sudirman menegaskan bahwa jalan keluar tunggal dari krisis tata kelola ini adalah pemulihan trust publik secara kolektif.
Ia menyatakan, "Semua pihak harus bekerja keras, bahu-membahu, restoring confidence. Membangun kembali trust. Yang paling bertanggung jawab tentu adalah yang diamanahi otoritas. Syaratnya satu, buka lebar-lebar telinga, mata, dan nurani,"
Jalan untuk mengembalikan semua itu adalah dengan memulihkan cara bernegara sesuai keteladanan para pendiri bangsa.
“Langkah ini harus berlandaskan pada intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas, agar kita tahu batas dan paham ke mana harus melangkah, berbasis pada bukti dan nilai” pungkas Sudirman.
TERPOPULER