REGIONAL:
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki tata kelola ekonomi nasional demi mencegah kebocoran kekayaan alam ke luar negeri.
- Pemerintah mengakselerasi hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi desa untuk menciptakan lapangan kerja serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- Presiden akan menindak tegas pelaku korupsi dan ekonomi ilegal yang berpotensi menghambat transformasi ekonomi demi masa depan bangsa Indonesia.
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan keras, kepada pihak-pihak yang selama ini merogoh keuntungan dari praktik ekonomi ilegal di Indonesia.
Dalam pidato kenegaraan memperingati Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026), Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan total terhadap tata kelola ekonomi nasional guna memastikan kekayaan alam tidak lagi "bocor" ke luar negeri.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari visi besar transformasi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Prabowo menilai Indonesia adalah negara kaya, namun ironisnya, manfaat dari kekayaan tersebut sering kali tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat luas.
Sebabnya, kata dia, terdapat tata kelola yang buruk dan intervensi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
"Tata kelola harus diperbaiki, supaya kekayaan bangsa tidak terus bocor dan mengalir ke luar negeri," kata Prabowo.
Fokus Pembangunan: Dari Desa hingga Hilirisasi Industri
Presiden Prabowo menekankan, pembangunan ekonomi di era kepemimpinannya tidak boleh hanya berpusat pada angka pertumbuhan makro, melainkan harus menyentuh akar rumput.
Untuk mencapai pemerataan tersebut, pemerintah tengah mengakselerasi berbagai program strategis, mulai dari hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi desa.
Hilirisasi menjadi kunci utama agar bahan mentah dari Indonesia memiliki nilai tambah tinggi sebelum diekspor.
Dengan demikian, lapangan kerja baru akan tercipta secara masif bagi generasi produktif di kota-kota besar maupun daerah.
Selain itu, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fondasi agar masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi penonton di tengah gelombang industrialisasi.
Namun, Prabowo mengakui jalan menuju transformasi ekonomi yang sehat tersebut tidaklah mulus.
Perubahan besar yang diusung pemerintah dipastikan akan menemui batu sandungan, terutama dari mereka yang selama ini nyaman dengan sistem yang korup.
Menghadapi Perlawanan Kelompok Ekonomi Ilegal
Secara spesifik, Presiden Prabowo menyoroti adanya potensi perlawanan dari kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya terganggu oleh kebijakan baru pemerintah yang lebih transparan dan ketat.
Ia merujuk pada para pelaku korupsi dan penyelundupan yang telah lama menggerogoti stabilitas ekonomi nasional.
"Kita mungkin akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok korup, penyelundup, orang-orang yang melakukan tindakan ekonomi ilegal. Kita akan menghadapi kelompok yang tak cinta Tanah Air dan terus memperlemah NKRI," kata Prabowo.
Meskipun demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan gentar. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap arus kekayaan negara akan diperketat.
"Bangsa yang besar harus berani. Harus berani ambil keputusan yang benar meski sulit. Harus berani membela rakyat. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak serta cucu-cucu kita," tutup Prabowo.
TERPOPULER
