Habiburokhman Semprot Dino Patti Djalal: Kritik Lawatan Prabowo Itu Serangan Membabi Buta!

Suara.com - Kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terhadap intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto memicu respons dari Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai kritik tersebut tidak didasarkan pada informasi yang akurat dan justru terkesan menyerang pemerintahan.

Perdebatan itu bermula setelah Dino meminta Prabowo mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri yang dinilainya terlalu sering dan berpotensi membebani anggaran negara.

Menanggapi hal itu, Habiburokhman menyebut kritik Dino tidak produktif karena mengabaikan konteks diplomasi internasional yang tengah berlangsung di tengah situasi global yang tidak menentu.

"Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat. Bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekedar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kunjungan luar negeri merupakan bagian penting dari upaya Presiden membangun komunikasi dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat global.

Menurutnya, hubungan antarnegara tidak bisa dibangun hanya melalui undangan atau komunikasi jarak jauh.

Habiburokhman bahkan mencontohkan para pemimpin dunia yang tetap aktif melakukan kunjungan bilateral untuk mengamankan kepentingan negaranya.

"Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, bahkan Donald Trump merasa perlu mengunjungi China untuk memperjuangkan kepentingan negaranya. Menurut kami, justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif, baik menerima kunjungan maupun mengunjungi pemimpin negara lain," tegasnya.

Tak hanya mengkritik substansi pernyataan Dino, Habiburokhman juga menyoroti posisi Dino sebagai mantan pejabat negara yang pernah berkecimpung di dunia diplomasi.

Menurut dia, mantan pejabat semestinya memberikan ruang kepada penerusnya untuk bekerja, alih-alih melontarkan kritik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan luar negeri pemerintah.

"Sebagai mantan Wamenlu, juga kurang etis jika Dino mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo. Di negara-negara maju, mantan pejabat membatasi diri untuk mengkritik kinerja para penerusnya sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sedang bekerja," tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah bisa berbalik menjadi sorotan terhadap rekam jejak pengkritiknya sendiri.

"Kritik mantan pejabat kepada penerusnya bahkan bisa menjadi bumerang jika publik membandingkan kinerja si mantan dengan yang sedang menjabat," katanya.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan imbauan agar Presiden Prabowo mengurangi perjalanan luar negeri dan tidak menganggap remeh sorotan publik mengenai hal tersebut.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Dino mengatakan dirinya berbicara sebagai sahabat lama Prabowo sekaligus sebagai bagian dari komunitas hubungan internasional.

Menurut Dino, frekuensi lawatan Presiden ke luar negeri saat ini terbilang sangat tinggi.

"Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tinggi," tutur Dino.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap kunjungan kenegaraan membutuhkan biaya besar, mulai dari kebutuhan pesawat, pengamanan, logistik, akomodasi, hingga rombongan pendamping yang menyertai Presiden dalam setiap lawatan.