Strategi Kapolri Listyo Sigit Pulihkan Public Trust, Boni Hargens: Ini Antidot Propaganda Negatif

Suara.com - Lanskap demokrasi Indonesia saat ini tengah berada dalam dinamika yang sarat ketegangan relasional antara negara dan masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, sebuah gestur diplomasi institusional yang diperlihatkan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui pertemuan dengan jajaran pimpinan media massa.

Langkah ini dinilai bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan sebuah sinyal kuat tentang komitmen transparansi. Upaya ini muncul pada momentum yang krusial, di mana kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan pemerintah sedang diuji oleh derasnya arus kritik serta tekanan sosial.

Analis politik senior sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, memberikan tinjauan mendalam terhadap langkah strategis tersebut.

Ia melihat bahwa relasi antara negara dan masyarakat pada dasarnya memiliki sifat kontraktual.

Ketika kontrak sosial tersebut mengalami gesekan, baik akibat penilaian bahwa pemerintah kurang responsif maupun karena penyampaian aspirasi masyarakat yang dinilai terlalu keras, maka institusi seperti Polri memiliki peran fundamental untuk menjahit kembali kepercayaan yang retak.

"Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan yang unggul dalam membangun demokrasi yang sehat, termasuk memulihkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan mekanisme terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara," tegas Boni Hargens, doktor filsafat (PhD) lulusan terbaik dari Universitas Walden, Amerika Serikat, dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Boni Hargens tidak hanya memberikan apresiasi secara retoris, namun juga menempatkan model kepemimpinan Kapolri dalam kerangka analisis exempla gratia.

Hal ini dimaknai sebagai teladan konkret yang patut diadopsi oleh para pemangku kepentingan di berbagai institusi negara lainnya.

Keterbukaan Polri dalam berdialog dengan pemimpin media massa dianggap mencerminkan komitmen nyata terhadap akuntabilitas publik, yang merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan demokrasi yang sehat.

“Di tengah derasnya arus propaganda yang membangun narasi pesimistis tentang arah demokrasi Indonesia, respons institusional yang komunikatif dan terbuka menjadi antidot yang paling efektif”, ujar Boni Hargens.

Pendekatan komunikatif yang dipilih oleh Kapolri menempatkan dialog sebagai mekanisme substantif, bukan sekadar alat pencitraan.

Hal ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil.

Terlebih lagi, saat ini ruang digital tengah dibanjiri oleh narasi oposisi jalanan, seperti Gerakan Indonesia Gelap, yang memanfaatkan platform digital secara masif. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk

melakukan terobosan komunikasi yang adaptif, proaktif, dan berbasis pada kepercayaan.

Menurut Boni Hargens, tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia saat ini bukan hanya terbatas pada kebijakan substantif, melainkan juga pada bagaimana negara mampu mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada warganya.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya bersikap defensif ketika ekosistem narasi negatif mulai menyebar dengan cepat di masyarakat.

“Ketika oposisi jalanan berhasil membangun ekosistem narasi negatif yang menyebar dengan cepat, pemerintah tidak dapat sekadar bereaksi defensif. Dibutuhkan inovasi dan terobosan alternatif. Persis inilah yang sedang didemonstrasikan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui pendekatannya yang terbuka dan dialogis terhadap komunitas media”, ungkap mantan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA tersebut.

Lebih lanjut, kondisi politik Indonesia saat ini ditandai oleh polarisasi opini, penyebaran disinformasi, serta erosi kepercayaan publik terhadap institusi formal negara.

Dalam konteks ini, setiap langkah yang diambil oleh pemimpin institusi negara memiliki bobot simbolis yang besar.

Gerakan-gerakan oposisi secara konsisten berupaya mempersempit ruang kepercayaan publik dengan memanfaatkan kekecewaan sosial sebagai bahan bakar mobilisasi politik.

Model kepemimpinan yang ideal seharusnya menawarkan jawaban struktural bahwa kepercayaan publik tidak bisa direbut melalui kekuatan represi.

Sebaliknya, hal itu harus dibangun melalui konsistensi transparansi dan dialog yang tulus dengan seluruh komponen masyarakat.

Boni meyakini bahwa langkah Kapolri ini sejalan dengan visi pemerintahan mendatang.

“Saya yakin, apa yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit selaras dengan apa yang diperjuangkan pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu suatu pemerintahan demokratis yang harmanis dengan rakyatnya”, ujar dia.

Kepercayaan publik atau public trust merupakan fondasi legitimasi negara yang paling otentik dalam teori demokrasi. Tanpa adanya kepercayaan ini, institusi negara akan kehilangan efektivitasnya di mata warga, meskipun secara formal memiliki kekuatan yang besar.

Sebaliknya, terpeliharanya kepercayaan publik akan membuat institusi seperti Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pilar stabilitas sosial.

“Tanpa kepercayaan publik, institusi negara, sekuat apapun secara formal, akan kehilangan efektivitas dan resonansinya di benak warga. Sebaliknya, ketika kepercayaan publik terpelihara dengan baik, institusi seperti Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai jangkar stabilitas sosial dalam demokrasi yang senantiasa dinamis” tandasnya.