REGIONAL:
- Pakar komunikasi Nur Sofyan mengkritik gaya komunikasi pemerintah dalam merespons kritik Dino Patti Djalal mengenai kunjungan luar negeri Presiden.
- Pemerintah disarankan memperbaiki pilihan diksi dan gaya komunikasi agar penjelasan kebijakan tidak menimbulkan multitafsir serta polemik berkepanjangan bagi masyarakat.
- Pemerintah diharapkan mengedepankan pendekatan dialogis atau tabayun untuk menciptakan komunikasi publik yang menenangkan di tengah situasi ekonomi global penuh tekanan.
Suara.com - Pakar Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Nur Sofyan menyoroti cara pemerintah merespons kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai menilai persoalan utama bukan terletak pada substansi jawaban pemerintah yang disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Menurutnya, masalah justru muncul pada cara penyampaian dan pilihan diksi yang digunakan sehingga berpotensi memunculkan multitafsir di tengah publik.
Nur mengatakan, dalam situasi ekonomi dan global yang masih penuh tekanan, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola komunikasi publik.
Setiap respons terhadap kritik seharusnya mempertimbangkan bagaimana masyarakat menerima dan menilai pesan yang disampaikan.
"Saya kira siapapun hari ini baik pemerintah maupun seluruh (pihak) harus menempatkan social judgment itu menjadi suatu hal yang sangat penting," jelas Nur kepada Suara.com, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, kritik yang disampaikan Dino dapat dipandang sebagai kritik konstruktif yang layak dijawab secara proporsional.
Pemerintah, kata dia, perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan penjelasan yang menenangkan sekaligus membangun penerimaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.
Nur juga menilai substansi penjelasan pemerintah sebenarnya sudah berada pada jalur yang tepat. Namun, pemilihan kata dan gaya komunikasi menjadi faktor penting yang menentukan bagaimana pesan tersebut dipahami masyarakat.
"Intinya dari saya, penyampaian yang disampaikan itu tepat, hanya saja perlu menggunakan diksi yang kemudian itu menyejukkan berbagai macam pihak. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang kemudian bisa berujung pada tafsir yang liar," ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap pernyataan yang disampaikan pejabat di ruang publik akan langsung mendapat penilaian masyarakat.
Karena itu, respons terhadap kritik tidak cukup hanya berisi bantahan atau klarifikasi, tetapi juga harus mampu menghindari kesan defensif yang berpotensi memperpanjang polemik.
Nur juga mengingatkan pemerintah agar lebih mengedepankan pendekatan tabayun atau klarifikasi yang dialogis daripada membangun narasi yang memancing adu pernyataan di ruang publik.
Sebab, jika polemik terus berlanjut, masyarakat justru berisiko kehilangan fokus terhadap substansi persoalan yang dibahas.
"Kondisi saat ini kita perlu untuk meletakkan pada saling bertabayun agar tidak terjadi, saling memberikan balas membalas lewat media," ungkapnya.
Meski demikian, Nur menegaskan respons pemerintah tidak bisa serta-merta disebut sebagai upaya pengalihan isu.
Namun, cara penyampaiannya dinilai masih membuka ruang bagi publik untuk menafsirkan pesan secara berbeda-beda, terutama jika jawaban yang diberikan dianggap tidak langsung menyentuh inti kritik yang disampaikan.
Bagi Nur, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak hanya diukur dari tersampaikannya pesan, melainkan dari bagaimana pesan tersebut diterima oleh masyarakat.
"Gaya komunikasi yang efektif adalah gaya yang meaningful, gaya yang mampu memberikan suatu jawaban yang kemudian tidak bisa dimultitafsirkan lagi. Jawaban itu pasti, kemudian meneduhkan, sehingga tidak terjadi gejolak ataupun reaksi yang justru kontradiktif," pungkasnya.
TERPOPULER
