- Duta Besar Lebanon untuk PBB melaporkan bahwa Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah diberlakukan sejak April lalu.
- Operasi militer Israel di Lebanon selatan telah menghancurkan infrastruktur sipil serta menewaskan lebih dari 3.400 orang penduduk setempat.
- Pemerintah Lebanon menegaskan bahwa tindakan Israel melanggar hukum internasional dan menghambat upaya pemulihan kedaulatan negara secara damai.
Menurutnya, kegagalan komunitas global dalam meminta pertanggungjawaban hanya akan memperkuat impunitas dan membuka ruang bagi pelanggaran serupa di masa mendatang.
Meski demikian, Arafa menyampaikan apresiasi terhadap upaya diplomasi yang tengah dijalankan Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan di kawasan.
Ia menegaskan Lebanon tetap berkomitmen mendukung setiap langkah yang dapat memperkuat perdamaian dan stabilitas regional.
Latar Belakang Konflik
Operasi militer Israel di Lebanon terus berlangsung meski kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku sejak 17 April lalu.
Kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat itu bahkan diperpanjang selama 45 hari setelah melalui proses negosiasi tidak langsung.
Menurut data Kementerian Kesehatan Lebanon, konflik yang berlangsung sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 3.400 orang.
Di tengah upaya diplomasi tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan tetap memerintahkan operasi militer lanjutan di wilayah Lebanon selatan.
Salah satu hasil operasi itu adalah penguasaan Beaufort Castle, benteng bersejarah yang memiliki nilai strategis di kawasan tersebut, demikian Antara.