Kasus Korupsi BGN: Prabowo Panggil BPKP dan PPATK Usai Terima Laporan

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan resmi terkait keputusan memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam penjelasannya, Prabowo mengakui keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima serangkaian laporan mengenai adanya indikasi penyelewengan anggaran dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah penonaktifan ini disusul dengan tindakan hukum dari aparat penegak hukum. Kurang dari 24 jam setelah dicopot, Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung.

Dalam sambutannya pada acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6/2026), Prabowo menyatakan bahwa proses pergantian pejabat yang memimpin program prioritas ini merupakan hal yang berat untuk dilakukan. Namun, ia menegaskan keputusan tersebut harus diambil demi menjaga kepentingan masyarakat luas.

"Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Soemitro, pernah mengatakan kepada saya: 'Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu'," ujar Prabowo di hadapan para peserta acara.

Prabowo mengungkapkan bahwa pemberhentian jajaran pimpinan BGN tersebut tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui proses evaluasi performa serta pemeriksaan dokumen secara berkala. Setelah ditekankan adanya kejanggalan, Presiden langsung berkoordinasi dengan lembaga pengawas keuangan negara.

Guna menindaklanjuti dugaaan penyelewengan tersebut, Presiden memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.

"Jadi saudara-saudara, waktu saya mendapat laporan-laporan itu saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, 'Tolong saya mendapat laporan tentang BGN. BGN ini suatu program yang sangat-sangat penting bagi bangsa dan negara, menyangkut rakyat kita yang sedang perlu bantuan afirmasi, bantuan berpihak'," tutur Prabowo.

Berdasarkan hasil pemaparan dari BPKP dan PPATK, ditemukan dugaaan kuat bahwa kepercayaan yang diberikan kepada jajaran pimpinan lama untuk mengelola badan baru tersebut tidak dijalankan sesuai dengan komitmen awal negara.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pentingnya integritas seorang pimpinan dalam struktur organisasi pemerintahan. Menurutnya, kualitas kepemimpinan akan menentukan jalannya seluruh program kerja yang menyentuh masyarakat bawah.

"Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat, sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak bener, tidak kompeten, atau tidak jujur," kata Presiden.

Meskipun menyampaikan rasa kecewa atas terjadinya kasus hukum di internal lembaga yang baru dibentuknya tersebut, Prabowo menegaskan tidak akan memberikan komentar lebih jauh mengenai materi perkara.

Langkah ini diambil guna menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung dan menghindari asumsi adanya intervensi dari pihak eksekutif.

"Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi," pungkas Prabowo menutup penjelasannya terkait kasus tersebut.