REGIONAL:
- Agustinus Subarsono mendesak Nanik S. Deyang melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif.
- Pemerintah perlu meninjau ulang sasaran penerima manfaat, melakukan efisiensi anggaran operasional, serta meningkatkan standar kualitas komposisi menu makanan.
- Kasus hukum mantan pimpinan BGN menjadi momentum bagi pengelola baru untuk bersikap lebih transparan, akuntabel, dan responsif.
Suara.com - Pakar Kebijakan Publik UGM, Agustinus Subarsono, menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, terdapat tiga agenda utama yang perlu segera direformasi agar program tersebut berjalan lebih efektif dan efisien.
Tak dipungkiri bahwa publik saat ini kemudian menaruh perhatian pada arah kebijakan BGN di bawah kepemimpinan baru Nanik S. Deyang.
Ia menilai masyarakat akan melihat apakah terjadi perubahan tata kelola yang signifikan atau justru hanya melanjutkan pola lama yang selama ini banyak dikritik.
"Penting bagi publik saat ini untuk melihat kedepan sepak terjang pengelola MBG yang baru dibawah komando Nanik S. Deyang apakah akan terjadi reformasi tata kelola MBG dan efisiensi anggaran atau sekedar melanjutkan model tata kelola lama yang banyak dikritik oleh publik," kata Subarsono kepara Suara.com, Kamis (4/6/2026).
Ada tiga agenda utama yang penting untuk dilakukan oleh BGN. Agenda pertama yang perlu dibenahi, kata Subarsono, adalah penentuan kelompok penerima manfaat program.
Menurut Subarsono, pemerintah perlu meninjau kembali sasaran MBG agar lebih fokus kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama siswa dari keluarga miskin dan daerah tertinggal.
"Pertama, reorientasi target group (penerima program MBG), perlu diredefinisi, tidak perlu mencakup semua murid tetapi fokus pada segmen murid dari keluarga miskin atau daerah 3T," ujarnya.
Selain sasaran penerima manfaat, Subarsono menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai opsi untuk menekan biaya pelaksanaan program tanpa mengurangi tujuan utama pemberian makanan bergizi kepada siswa.
"Kedua, untuk efisiensi anggaran perlu dipikirkan perampingan hari, misalnya empat hari sekolah saja," ucapnya.
Agenda ketiga yang dinilai mendesak adalah peningkatan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima program. Menurut dia, komposisi menu perlu diperbaiki agar benar-benar memenuhi standar gizi yang sehat dan mendukung tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Terakhir, perbaikan komposisi menu MBG agar memenuhi standar gizi yang sehat," tegasnya.
Meski demikian, apabila reformasi besar belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, ia berharap setidaknya terdapat perbaikan bertahap yang mengarah pada pengelolaan program yang lebih baik.
"Kalau toh tidak terjadi reformasi tata kelola MBG, minimum ada perubahan inkremental (tambal sulam) ke arah tata kelola MBG yang lebih transparan, akuntabel dan efisiensi anggaran," tandasnya.
Ia menegaskan reformasi tata kelola menjadi kebutuhan penting mengingat MBG merupakan program dengan tujuan yang mulia. Namun, dalam pelaksanaannya, program tersebut kerap diwarnai kritik mulai dari persoalan kualitas makanan hingga pengelolaan anggaran.
Ditambahkan Subarsono, ditahannya Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung oleh kejaksaan Agung akan memberikan nilai lebih bagi pemerintahan Prabowo.
"Bahwa pemerintah serius mendengar suara rakyat dan pengelola MBG tidak kebal hukum. Ini juga akan memberikan pelajaran bagi pengelola MBG yang baru untuk lebih hati-hati, serius dan responsif terhadap masukan dari publik," pungkasnya.
TERPOPULER
