Tutup Borok Korupsi dan PHK, Isu LGBTQ Diduga Cuma Strategi Pecah Fokus Kemarahan Publik

Suara.com - Forum Aktivis Perempuan Muda (FAMM) Indonesia menilai maraknya narasi yang menyerang kelompok ragam gender atau LGBTQ bukan sekadar persoalan diskriminasi.

Organisasi tersebut menduga isu itu sengaja diangkat untuk mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari korupsi, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga polemik program pemerintah.

Koordinator Nasional FAMM Indonesia, Ija Syahruni, mengatakan kemunculan narasi yang menjadikan kelompok ragam gender sebagai musuh patut dicurigai sebagai strategi pengalihan isu.

"Menjadikan keberagaman gender sebagai musuh itu hanyalah strategi untuk pengalihan isu dari kejahatan negara yang tampak nyata di depan mata kita ya. Di mana korupsi merajalela, intimidasi terhadap pembela HAM, pembunuhan, serangan, teror, itu secara masif juga kita lihat," kata Ija dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (19/7/2026).

Menurut Ija, derasnya ujaran kebencian terhadap komunitas ragam gender tidak terjadi secara alami, melainkan patut diduga sebagai upaya memecah fokus kemarahan masyarakat.

"Ujaran kebencian yang masif ini terhadap komunitas ragam gender patut dicurigai sebagai rekayasa kelompok tertentu untuk memecah belah kemarahan publik dari situasi Indonesia saat ini," katanya.

Ia kemudian menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai lebih mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah. Mulai dari polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja.

"Kita melihat proyek MBG dan Koperasi Merah Putih yang begitu amburadul, di protes sana-sini, pejabat negara yang kehilangan martabak, di mana program hanya jadi lelucon konten kreator. Kita saat ini merasakan nilai tukar rupiah yang terus melemah, ini berdampak pada harga barang yang semakin tinggi," bebernya.

Ija juga menyoroti persoalan pengangguran, sulitnya akses lapangan kerja, belum meratanya layanan pendidikan dan kesehatan, hingga maraknya korban pinjaman daring.

"Pengurangan PHK, pengangguran massal karena sulitnya mengakses lapangan kerja, fasilitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan yang masih belum merata hingga ke pelosok desa, jeritan pinjaman online, ini sampai memakan korban nyawa," lanjutnya.

Di sisi lain, Ija menilai negara belum maksimal memberikan perlindungan kepada kelompok warga yang menjadi korban persekusi. Menurutnya, ancaman terhadap masyarakat bukan berasal dari keberagaman identitas maupun ekspresi gender.

"Ancaman sesungguhnya bukan datang dari keberagaman identitas, melainkan dari praktek korupsi, kebijakan yang amburadul, dan pengabayan terhadap hak warga," pungkasnya.