REGIONAL:
- Presiden Prabowo berencana menambah personel untuk memperkuat lembaga pengawas dan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- Kebijakan yang disampaikan pada Juni 2026 ini bertujuan mengawasi seluruh program pemerintah, tidak terbatas pada program Badan Gizi Nasional.
- Pemerintah siap menambah anggaran demi mendukung penguatan personel agar dapat mencegah penyelewengan dan pencurian uang negara secara menyeluruh.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto berniat memperkuat sejumlah lembaga pengawas dengan menambah jumlah personel. Langkah tersebut dilakukan untuk memperketat pengawasan mencegah terjadinya penyelewengan dan tindak pidana korupsi.
Meski keinginannya disampaikan Prabowo dalam acara Badan Gizi Nasional (BGN) bersama mitra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penguatan lembaga pengawas tidak hanya untuk memelototi program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan semua program.
"Sesungguhnya tidak hanya kepada program di Badan Gizi Nasional ya. Kembali sekali lagi, itu untuk semuanya. Tapi memang di dalam forum itu, karena forumnya adalah memang forum Badan Gizi Nasional, beliau fokus terhadap hal tersebut," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Pras menjelaskan bahwa melalui penguatan tersebut, Prabowo meminta kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum untuk terus melaksanakan tugas memberantas korupsi.
"Baik Kejaksaan, baik Kepolisian, BPKP, kemudian kemarin juga hadir Ketua KPK. Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden," kata Pras.
"Memang semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," lanjutnya.
Pras memastikan bahwa pemerintah senantiasa melakukan pengawasan terhadap semua pelaksanaan program secara menyeluruh.
"Seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah kan. Seluruh kementerian dan lembaga ya secara rutin ada apa namanya, pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing," kata Pras.
Pras menegaskan konsekuensi penambahan anggaran dampak penguatan lembaga bukan menjadi persoalan. Pemerintah menilai penguatan lembaga pengawasan memiliki dampak baik mencegah pencurian uang negara dari tindakan korupsi.
"Ya kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi ya, kami pikir tidak ada masalah karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu," kata Pras.
Perintah Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo tidak hitung-hitungan memperkuat pengawasan serta penegakam hukum dalam memberantas korupsi, mencegah terulangnya penyeleweangan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Prabowo berniat menambah jumlah personel sejumlah badan serta institusi terkait dengan pengawasan. Hal itu bahkan ditanyakan langsung Prabowo kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh kalau kau perlu tambahan personel? Berapa saja kau butuh, saya penuhi," kata Prabowo dalam sambutannya pada acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6/2026).
Tidak hanya BPKP, tawaran serupa juga ditujukan Prabowo kepada aparat penegak hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPL) sampai Kejaksaan Agung.
TERPOPULER
