72 Jam Penuh Guncangan di Indonesia: Rupiah Anjlok hingga Skandal Korupsi Pejabat Negara

Oditur Militer Letnan Kolonel Chk Muhammad Iswadi menyebut tindakan tersebut dilatarbelakangi motif dendam karena aksi Andrie dianggap mempermalukan institusi militer.

4. Skandal Korupsi MBG: Eks Kepala BGN dan Dua Wakilnya Jadi Tersangka

Salah satu pukulan terbesar bagi pemerintah datang dari terungkapnya dugaan korupsi dalam program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Juni 2026. Tak lama berselang, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan maraton selama 15 jam di kantor BGN.

Dadan bersama dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.

"Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

5. Badai Ekonomi: Rupiah Sentuh Rp18.000, IHSG Anjlok

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, nilai tukar rupiah menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS pada Kamis (4/6/2026).

Di saat bersamaan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terpuruk. Hingga jeda siang perdagangan, IHSG anjlok 206 poin atau 3,48 persen ke level 5.734.

Menurut riset Pilarmas Investindo Sekuritas, pelemahan terjadi seiring koreksi mayoritas bursa Asia akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Investor disebut memilih mengurangi eksposur terhadap aset berisiko di tengah ketidakpastian global.

6. Wamen Imigrasi Silmy Karim Menyerahkan Diri ke KPK

Gejolak juga terjadi di sektor penegakan hukum setelah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu (3/6/2026) malam.

KPK menduga Silmy terlibat dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024.

"Dirjen Imigrasi 2023-2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Sebelumnya, KPK sempat melakukan pencarian terhadap Silmy dalam rangkaian operasi tangkap tangan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

7. Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen untuk PT dan CV Dihapus

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 terkait pajak penghasilan.

Melalui aturan baru tersebut, masa berlaku tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen untuk badan usaha seperti PT dan CV resmi dihapus.

Kebijakan ini menjadi sorotan pelaku usaha karena berpotensi mengubah beban perpajakan bagi sektor UMKM berbadan hukum.

8. JAKTV Heboh Usai Tayangan Pornografi Muncul di Siaran

Menutup rentetan kontroversi, publik dikejutkan dengan munculnya konten pornografi di saluran televisi JAKTV pada 1 Juni 2026.

Peristiwa tersebut terekam dan menyebar luas di media sosial. Banyak pihak mempertanyakan apakah stasiun televisi itu diretas atau mengalami gangguan teknis.

JAKTV memastikan tayangan tersebut bukan bagian dari program resmi mereka dan diduga muncul akibat gangguan pada sistem penyiaran.

Rentetan peristiwa dalam 72 jam terakhir ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin terasa, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan serius di bidang hukum, tata kelola, dan kepercayaan publik.

Reporter: Tsabita Aulia