- Pemerintah dan DPR akan mengadakan rapat mitigasi PHK pekan depan untuk mengantisipasi tekanan ekonomi di sektor industri.
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa rapat tersebut melibatkan masukan dari berbagai pimpinan serikat pekerja.
- Pemerintah akan memperkuat skema relokasi tenaga kerja melalui Desk Ketenagakerjaan Polri guna membantu pekerja yang terdampak PHK.
Suara.com - Pemerintah mulai bersiap menghadapi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, rapat khusus untuk membahas langkah mitigasi PHK akan digelar pekan depan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Menurut Dasco, situasi ketenagakerjaan saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda yang perlu diantisipasi secara serius. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan langkah pencegahan agar dampak PHK tidak semakin meluas.
"Kita sama-sama tahu PHK dengan situasi dan kondisi saat ini mulai terdampak, mungkin pekan depan ini, saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada," kata Dasco saat menghadiri pembukaan Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Dasco mengatakan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari pimpinan serikat pekerja mengenai sektor-sektor yang dinilai paling rentan terdampak PHK dalam waktu dekat.
Informasi tersebut akan menjadi salah satu bahan utama dalam pembahasan rapat nanti.
"Dan sesuai dengan masukan-masukan dari Ketua-Ketua Serikat Pekerja yang sudah memberikan informasi kepada pemerintah, mana-mana saja titik rawan yang sebentar lagi akan terkena dampak PHK," ujarnya.

Ia berharap langkah antisipasi dapat dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja sehingga ancaman kehilangan pekerjaan bisa ditekan.
Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyoroti peran Desk Ketenagakerjaan Polri yang dinilainya cukup membantu pekerja terdampak PHK untuk memperoleh peluang kerja baru.
"Desk Tenaga Kerja Kepolisian banyak membantu dalam mengalokasi kemudian merelokasi daerah-daerah yang terdampak PHK, kemudian mengisi tempat di mana daerah yang masih butuh tenaga kerja," katanya.
Menurut Dasco, skema relokasi tenaga kerja tersebut merupakan terobosan yang layak diperkuat dan diperluas cakupannya agar mampu menjangkau lebih banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan.
"Ini menurut kami hal yang sangat baik, dan kalau perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar," tuturnya.
Rapat mitigasi PHK yang akan digelar pemerintah pekan depan dipandang penting di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi sejumlah sektor industri yang mulai mengalami tekanan ekonomi dan berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja.