REGIONAL:
- Ridho Al-Hamdi menyatakan potensi reformasi jilid dua belum cukup kuat terjadi karena lemahnya konsolidasi masyarakat sipil saat ini.
- Organisasi NU dan Muhammadiyah belum menunjukkan sikap oposisi yang solid terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
- Tokoh kritis yang ada dinilai tidak memiliki basis massa kuat untuk menggerakkan perubahan politik secara akar rumput.
Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menilai potensi munculnya reformasi jilid dua belum cukup kuat terjadi dalam waktu dekat.
Menurutnya, salah satu faktor utama yang membedakan situasi saat ini dengan Reformasi 1998 adalah belum solidnya konsolidasi civil society atau masyarakat sipil.
Ditegaskan Ridho, kekuatan civil society menjadi faktor paling penting dalam mendorong perubahan politik besar seperti yang terjadi pada 1998.
"Ya memang yang paling penting dalam reformasi jilid dua atau reformasi era baru, paling penting itu civil society itu solid," kata Ridho, kepada Suara.com, Senin (8/6/2026).
Namun, ia melihat kondisi saat ini cukup berbeda. Hal ini bisa dilihat dari organisasi masyarakat besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah belum menunjukkan sikap oposisi yang kuat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ridho, pada masa Reformasi 1998, NU dan Muhammadiyah memiliki posisi politik yang relatif sejalan dalam menghadapi pemerintahan Presiden Soeharto.
Ada sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Amien Rais saat itu dinilai menjadi simbol kuat konsolidasi masyarakat sipil.
"Dulu 98 kan konteksnya civil society NU dan Muhammadiyah itu kan solid, ya Gus Dur dan Amien Rais itu dua-duanya anti-Soeharto," ujarnya.
Bahkan, kata dia, faksi-faksi di internal kedua organisasi tersebut juga belum sepenuhnya solid.
"Nah, sekarang kan Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan indikasi anti kepada Prabowo kan," imbuhnya.
Ia turut menyinggung sejumlah tokoh kritis seperti Rocky Gerung dan Saiful Mujani yang dinilai cukup vokal mengkritik pemerintah. Namun, Ridho menilai sosok tersebut belum memiliki basis massa yang kuat untuk membangun gerakan besar di tingkat akar rumput.
"Mereka tidak punya basis kekuatan massa, mereka hanya mengandalkan kekuatan intelektual yang cukup elit yang tidak punya akar di bawah," ucapnya.
Menurut Ridho, konsolidasi gerakan reformasi jilid dua membutuhkan fondasi yang jauh lebih kuat dibanding sekadar tekanan ekonomi atau krisis moneter.
Walaupun memang diakui kondisi ekonomi saat ini sedang menghadapi tekanan. Namun faktor eksternal dan dinamika politik juga perlu diperhatikan secara menyeluruh.
"Krisis moneter oke gitu ya, krisis moneter sedang dilanda tetapi aspek-aspek eksternal ya kan itu juga perlu dibaca juga," tandasnya.
Ada pula memang tambah Ridho, soal kebijakan luar negeri pemerintah beberapa kali menuai sorotan. Namun demikian, kondisi tersebut dinilai masih belum cukup kuat untuk menjadi legitimasi gerakan civil society secara luas.
"Itu tidak masih belum cukup kuat untuk melegitimasi gerakan civil society," tandasnya
Terlepas dari kondisi sekarang, Ridho tetap melihat potensi gerakan masyarakat sipil tetap ada dan masih terus berkembang. Ia mengatakan konsolidasi berbagai kelompok masyarakat saat ini masih berlangsung, meski belum mencapai tahap yang benar-benar solid seperti era Reformasi 1998.
"Ya ada potensi aja dari gerakan yang ada, sudah mulailah bergerak dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, tapi memang masih belum terkonsolidasi cukup baik," tuturnya.
TERPOPULER
