Ekonom Kritik Glorifikasi PSN, Pemerintah Lupa Hitung Risiko Pengangguran Kelas Menengah

Bangun Santoso, Hiskia Andika Weadcaksana

Kamis, 11 Juni 2026 | 16:00 WIB
Ekonom Kritik Glorifikasi PSN, Pemerintah Lupa Hitung Risiko Pengangguran Kelas Menengah
Proyek strategis nasional (PSN) pangan di Merauke. [Ist]
  • Ekonom UGM Evi Noor Afifah mengkritik pemerintah yang mengglorifikasi Proyek Strategis Nasional tanpa menghitung dampak buruk secara nyata.
  • Pemerintah dinilai abai terhadap biaya peluang dan beban berat yang menghimpit ekonomi masyarakat kelas menengah saat ini.
  • Matinya usaha lokal akibat rendahnya daya beli berisiko menciptakan angka pengangguran yang lebih besar daripada penyerapan tenaga kerja PSN.

Suara.com - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Evi Noor Afifah menyoroti langkah pemerintah yang dinilai terlalu mengglorifikasi program strategis nasional (PSN) belakangan ini.

Menurutnya pemerintah kerap lupa melakukan kalkulasi dampak buruk secara riil dari sederet program PSN tersebut.

Evi menilai klaim sepihak mengenai penyerapan tenaga kerja masif dalam proyek prioritas seolah membutakan mata pemerintah dari ancaman krisis ekonomi di tingkat bawah.

Narasi manis yang terus diproduksi tersebut dianggap mengabaikan beban berat yang saat ini menghimpit kelompok masyarakat kelas menengah.

Pemerintah disebut telah abai dalam menghitung biaya peluang atau opportunity cost yang ada.

Termasuk tidak memperhitungkan kerugian ekonomi lain yang muncul sebagai konsekuensi dari fokus anggaran yang timpang.

"Jadi wacana yang sering disampaikan oleh pemerintah itu ketika mengglorifikasi program-program prioritas itu adalah kemudian bisa menyerap sekian tenaga kerja. Termasuk ada analis, ada manajer, dan sebagainya tetapi lupa menghitung opportunity cost-nya," kata Evi dikutip, Kamis (11/6/2026).

Kondisi kelas menengah yang kian menderita akibat tekanan ekonomi saat ini berisiko memicu efek domino yang fatal bagi sektor usaha.

Belum lagi ditambah harga BBM non subsidi yang sudah naik secara signifikan.

Ketika daya beli runtuh, banyak sektor usaha lokal yang terpaksa gulung tikar alias shut down.

Evi memperingatkan bahwa angka pengangguran baru yang lahir dari matinya sektor-sektor usaha ini justru berpotensi jauh lebih besar ketimbang jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh proyek PSN.

"Nah itu kan juga tambahan penganggurannya itu lebih banyak gitu daripada yang kemudian tambahan penyerapan dari adanya PSN tadi. Ini yang enggak pernah kemudian disampaikan kalau dari sisi pemerintah," tuturnya.

Lebih lanjut, janji pemerintah mengenai efek berganda atau multiplier effect dari besarnya belanja negara untuk PSN pun dinilai tidak terbukti efektif.

Alokasi anggaran fantastis yang digadang-gadang mampu mendongkrak kesejahteraan kelas menengah, pada kenyataannya justru memberikan dampak yang sangat minim dan jauh dari ekspektasi semula.

"Opportunity cost dari setiap belanja yang muncul itu karena yang selalu disampaikan adalah tadi, glorifikasi bahwa ini nanti akan ada multiplier sekian, tapi apakah itu terjadi atau enggak. Nah yang bisa kita rasakan ya memang kemudian dampaknya enggak sebesar seperti yang diharapkan," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PSN Papua Selatan Bakal Serap 15 Ribu Tenaga Kerja pada 2027

PSN Papua Selatan Bakal Serap 15 Ribu Tenaga Kerja pada 2027

Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 13:05 WIB

Warga Bantah Isu Eksodus di PSN Wanam, Justru Harap Ekonomi dan Lapangan Kerja Makin Tumbuh

Warga Bantah Isu Eksodus di PSN Wanam, Justru Harap Ekonomi dan Lapangan Kerja Makin Tumbuh

Bisnis | Kamis, 04 Juni 2026 | 19:51 WIB

Yasinta Moiwend: Perempuan Adat Papua Konsisten Suarakan Lingkungan, Hingga Polemik Pesta Babi

Yasinta Moiwend: Perempuan Adat Papua Konsisten Suarakan Lingkungan, Hingga Polemik Pesta Babi

News | Senin, 01 Juni 2026 | 10:38 WIB

Misteri Jalan 'Tak Penting' di Gunung Ciremai, Warga Cium Aroma Proyek Geothermal Senyap

Misteri Jalan 'Tak Penting' di Gunung Ciremai, Warga Cium Aroma Proyek Geothermal Senyap

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 11:43 WIB

Kepala LAB 45: Saat Ini Sedang Berlangsung Dwifungsi ABRI yang Halus, Tapi Sulit Dilawan

Kepala LAB 45: Saat Ini Sedang Berlangsung Dwifungsi ABRI yang Halus, Tapi Sulit Dilawan

News | Jum'at, 29 Mei 2026 | 12:05 WIB

Penjajahan Gaya Baru? PSN Papua Berpotensi Singkirkan Warga Lokal

Penjajahan Gaya Baru? PSN Papua Berpotensi Singkirkan Warga Lokal

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 15:47 WIB

Lahan Papua Cuma Dihargai Rp300 Ribu, Yorrys Raweyai: Itu Tidak Manusiawi

Lahan Papua Cuma Dihargai Rp300 Ribu, Yorrys Raweyai: Itu Tidak Manusiawi

News | Selasa, 26 Mei 2026 | 15:07 WIB

Terkini

UMKM Menjerit! Barcode BBM Subsidi Diblokir Tiba-tiba, PDIP Desak Pemerintah Transparan

UMKM Menjerit! Barcode BBM Subsidi Diblokir Tiba-tiba, PDIP Desak Pemerintah Transparan

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:45 WIB

Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono

Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:42 WIB

Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap

Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:40 WIB

Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?

Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:36 WIB

Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh

Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:30 WIB

Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung

Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:21 WIB

Wamendagri Wiyagus: PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, Melainkan Juga Pelayanan Publik

Wamendagri Wiyagus: PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, Melainkan Juga Pelayanan Publik

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:13 WIB

Legislator PDIP Kecewa Pertamax Naik Diam-diam: Tanpa Sosialisasi, Tanpa Penjelasan

Legislator PDIP Kecewa Pertamax Naik Diam-diam: Tanpa Sosialisasi, Tanpa Penjelasan

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:08 WIB

Klaim Bawa Kabar Gembira ke Istana, Kepala BGN Mau Lapor Efisiensi Anggaran ke Prabowo

Klaim Bawa Kabar Gembira ke Istana, Kepala BGN Mau Lapor Efisiensi Anggaran ke Prabowo

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:01 WIB

Iuran BPJS Gak Jadi Naik, Pemerintah Guyur Rp20 Triliun Demi Tambal Defisit

Iuran BPJS Gak Jadi Naik, Pemerintah Guyur Rp20 Triliun Demi Tambal Defisit

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 14:58 WIB