- Ekonom UGM Evi Noor Afifah mengkritik pemerintah yang mengglorifikasi Proyek Strategis Nasional tanpa menghitung dampak buruk secara nyata.
- Pemerintah dinilai abai terhadap biaya peluang dan beban berat yang menghimpit ekonomi masyarakat kelas menengah saat ini.
- Matinya usaha lokal akibat rendahnya daya beli berisiko menciptakan angka pengangguran yang lebih besar daripada penyerapan tenaga kerja PSN.
Suara.com - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Evi Noor Afifah menyoroti langkah pemerintah yang dinilai terlalu mengglorifikasi program strategis nasional (PSN) belakangan ini.
Menurutnya pemerintah kerap lupa melakukan kalkulasi dampak buruk secara riil dari sederet program PSN tersebut.
Evi menilai klaim sepihak mengenai penyerapan tenaga kerja masif dalam proyek prioritas seolah membutakan mata pemerintah dari ancaman krisis ekonomi di tingkat bawah.
Narasi manis yang terus diproduksi tersebut dianggap mengabaikan beban berat yang saat ini menghimpit kelompok masyarakat kelas menengah.
Pemerintah disebut telah abai dalam menghitung biaya peluang atau opportunity cost yang ada.
Termasuk tidak memperhitungkan kerugian ekonomi lain yang muncul sebagai konsekuensi dari fokus anggaran yang timpang.
"Jadi wacana yang sering disampaikan oleh pemerintah itu ketika mengglorifikasi program-program prioritas itu adalah kemudian bisa menyerap sekian tenaga kerja. Termasuk ada analis, ada manajer, dan sebagainya tetapi lupa menghitung opportunity cost-nya," kata Evi dikutip, Kamis (11/6/2026).
Kondisi kelas menengah yang kian menderita akibat tekanan ekonomi saat ini berisiko memicu efek domino yang fatal bagi sektor usaha.
Belum lagi ditambah harga BBM non subsidi yang sudah naik secara signifikan.
Ketika daya beli runtuh, banyak sektor usaha lokal yang terpaksa gulung tikar alias shut down.
Evi memperingatkan bahwa angka pengangguran baru yang lahir dari matinya sektor-sektor usaha ini justru berpotensi jauh lebih besar ketimbang jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh proyek PSN.
"Nah itu kan juga tambahan penganggurannya itu lebih banyak gitu daripada yang kemudian tambahan penyerapan dari adanya PSN tadi. Ini yang enggak pernah kemudian disampaikan kalau dari sisi pemerintah," tuturnya.
Lebih lanjut, janji pemerintah mengenai efek berganda atau multiplier effect dari besarnya belanja negara untuk PSN pun dinilai tidak terbukti efektif.
Alokasi anggaran fantastis yang digadang-gadang mampu mendongkrak kesejahteraan kelas menengah, pada kenyataannya justru memberikan dampak yang sangat minim dan jauh dari ekspektasi semula.
"Opportunity cost dari setiap belanja yang muncul itu karena yang selalu disampaikan adalah tadi, glorifikasi bahwa ini nanti akan ada multiplier sekian, tapi apakah itu terjadi atau enggak. Nah yang bisa kita rasakan ya memang kemudian dampaknya enggak sebesar seperti yang diharapkan," tandasnya.