Viral Biksu Mesum dan Korup, Lembaga Budha Thailand Bantah Ada Kasus di Kuil Lain

Suara.com - Dewan Sangha Buddha Thailand menegaskan kasus viral biksu senior di Wat Phutthaisawan merupakan persoalan individu dan tidak dapat digeneralisasi sebagai masalah seluruh embaga keagamaan Buddha di Thailand.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah beredar informasi mengenai operasi penegakan hukum terhadap sejumlah kuil di wilayah Thailand bagian tengah.

Dalam isu yang beredar, beberapa kuil lain disebut berpotensi menjadi sasaran penyelidikan dugaan korupsi.

Melalui pernyataan resmi pada 14 September 2026, lembaga tersebut menyatakan hingga saat ini belum menerima informasi mengenai rencana tindakan hukum atau operasi pemberantasan korupsi terhadap kuil lain seperti yang diberitakan.

"Kasus yang terjadi merupakan persoalan individu dan kasus tertentu, bukan gambaran keseluruhan sangha atau kegiatan Buddhisme," tulis pernyataan Dewan Sangha Buddha Thailand seperti dikutip dari Matichon

Dewan Sangha Buddha Thailand mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kasus dan berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Menurut mereka, setiap tindakan terhadap lembaga keagamaan harus didasarkan pada hukum, aturan disiplin keagamaan Buddha, prinsip keadilan, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga tersebut juga menegaskan bahwa para biksu, samanera, maupun kuil yang menjalankan aktivitas sesuai aturan agama dan hukum akan mendapatkan perlindungan secara penuh dan adil.

"Kami akan menjalankan kewenangan sesuai hukum untuk melindungi agama Buddha dan bekerja sama dengan sangha serta lembaga terkait," demikian isi pernyataan tersebut.

Thailand Perkuat Pengawasan Aset Kuil

Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas terkait juga mempercepat reformasi sistem administrasi dengan memanfaatkan teknologi digital.

Sejumlah basis data dikembangkan, mulai dari data biksu, data kuil, pengelolaan aset kuil dan aset keagamaan negara, tunjangan keagamaan, regulasi serta keputusan Mahathera Samakhom, hingga data pendidikan sangha.

Sistem tersebut ditujukan untuk membuat pengelolaan administrasi lebih cepat, transparan, terhubung antara pusat dan daerah, serta dapat diperiksa oleh pihak terkait.

Dewan Sangha Buddha Thailand menegaskan penerapan sistem digital tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan administrasi sangha atau mencampuri urusan yang berada dalam lingkup disiplin keagamaan dan hukum.

Dalam pengelolaan aset kuil, Mahathera Samakhom juga telah menetapkan sejumlah aturan yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2025.