Surabaya Jadi Percontohan Nasional Program Indonesia-UEA Cegah Sampah Plastik ke Laut

Meski demikian, Fikser menegaskan keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari banyaknya sampah yang berhasil diangkat dari sungai. Menurutnya, indikator utama keberhasilan adalah berkurangnya sampah yang dibuang masyarakat sejak dari sumbernya. "Kita berharap sampah itu semakin berkurang, baru dikatakan berhasil. Untuk itu, kita akan memperkuat di hulu, kita harus tekan sampah dari rumah tangga," tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkot Surabaya telah menjalankan berbagai program pengurangan sampah berbasis masyarakat, di antaranya melalui Kampung Zero Waste dan Program Kampung Iklim (ProKlim).

Fikser menjelaskan, Pemkot Surabaya menargetkan pengurangan timbulan sampah hingga 40 persen. Saat ini, volume sampah yang dihasilkan Kota Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari. "Jadi target Pak Wali Kota kepada kami Dinas Lingkungan Hidup, sampah harus berkurang 40%. Di Surabaya sampah per hari menghasilkan sekitar 1.800 ton," jelasnya.

Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton telah memiliki nilai ekonomis melalui pengolahan di TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Sementara sekitar 1.000 ton lainnya, telah masuk dalam skema pengolahan menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo. Adapun sekitar 600 ton sisanya masih berakhir di tempat pembuangan akhir (landfill).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat telah menunjuk Kota Surabaya sebagai salah satu daerah pengembangan fasilitas Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Lahan seluas 5,8 hektare di Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, telah disiapkan untuk mendukung proyek tersebut. "Sehingga sampah yang 600 ton itu, (ke depan) juga bisa kemudian terbakar bersama dengan (sampah) dari wilayah Surabaya Raya, yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Lamongan," kata Fikser.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Pokja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Sri Murwani Nurfadilastuti menegaskan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi pencemaran sampah.

"Nah, salah satunya adalah untuk mendorong masyarakat bisa membatasi sampah dan juga memilah sampah dari sumbernya," ujarnya.

Karena itu, Sri Murwani menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah dan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting agar sampah dapat dimanfaatkan kembali dan tidak berakhir di sungai maupun lingkungan terbuka.

"Sehingga ketika sudah dipilah, dan ketika sampah itu sudah dimanfaatkan ini hanya dua hal. Yakni dia tidak akan lagi dibuang ke tempat-tempat seperti Kali Tebu dan lainnya, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat," kata dia.

Menurut dia, sampah anorganik maupun organik memiliki peluang untuk dikelola, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi beban lingkungan. "Kami mengapresiasi dan kami terus mendorong upaya-upaya untuk melakukan pengelolaan sampah," imbuhnya.

Senada dengan itu, Koordinator Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), Ahmad Bahri Rambe mengatakan, program tersebut dirancang secara komprehensif karena tidak hanya berfokus pada pengangkatan sampah, tetapi juga mencakup pengelolaan dan edukasi kepada masyarakat.

"Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik. Nanti sampah-sampah ini akan dikelola, di-recycle dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan," ujar Bahri.

Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah sungai yang berkelanjutan sehingga manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Jadi programnya cukup komprehensif. Bagaimana mengambil sampah sungai tapi juga melakukan edukasi ke masyarakat, sehingga nanti program ini bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan," katanya.

Sementara itu, Staf Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin menjelaskan, program tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah UEA, dengan UNDP Indonesia sebagai pelaksana program.

"Project ini merupakan hasil kerja sama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Pemerintah UEA. Kemudian dari kami menunjuk UNDP Indonesia, sebagai implementing agency-nya," ujarnya.

Didin mengungkapkan program tersebut dijalankan secara nasional di lima lokasi, yakni Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali. Namun, Surabaya menjadi kota pertama yang dipilih untuk peluncuran program sekaligus implementasi awal.

"Project ini sudah berjalan di Kota Surabaya, dan harapannya nanti Surabaya menjadi kota percontohan di antara lima tadi. Sehingga semua (daerah) bisa meniru apa yang sudah dilakukan Surabaya jika program ini sudah berhasil," pungkas Didin. (ADV)