REGIONAL:
- Mahasiswa dari Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila akan berdemonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada 12 Juni 2026.
- Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.
- Massa menyoroti depresiasi nilai rupiah, kenaikan harga bahan pokok, pemutusan hubungan kerja, serta penggunaan APBN yang dinilai tidak efektif.
Suara.com - Sejumlah mahasiswa akan melakukan aksi demonstrasi di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat 12 Juni 2026. Massa di antaranya dari Universitas Indonesia hingga Universitas Pancasila.
BEM UI melalui unggahan Instagram @bemui_official mengatakan Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi entah mengapa rakyatnya tak kunjung sejahtera.
Selain itu, kata dia, Indonesia adalah negara yang besar, tetapi entah mengapa perut rakyatnya belum bebas dari rasa lapar.
"Belakangan, ekonomi Indonesia runtuh. Namun, sayangnya pemerintah justru makin memperkeruh keadaan," tulisnya.
"Kebijakan fiskal bocor, independensi BI direnggut, dan komunikasi pemerintah kepada publik justru jauh dari kata layak," lanjutnya.
Mahasiswa UI juga menilai pemerintah justru menyangkal kondisi yang ada dan mendegradasi perjuangan serta kritik yang digaungkan oleh rakyat.
"Tak hanya itu, aparat negara digunakan sebagai alat untuk membungkam mereka yang bersuara," kata dia.
Sementar itu @bem.fhui menyampaikan kalau akhir-akhir ini, rakyat Indonesia kerap mengalami dan menyaksikan berbagai kejadian yang menekan kesejahteraan.
Salah satu keadaan yang mengancam kehidupan masyarakat kata dia, adalah depresiasi nilai rupiah.
"Hal ini berimplikasi pada karut marut perekonomian Indonesia, seperti naiknya harga bahan pokok dan maraknya pemutusan hubungan kerja," kata dia.
"Padahal, negara kita adalah negara yang kaya. Namun, entah kenapa rakyat kita justru semakin terpuruk atas keterbatasan ekonomi yang ada," lanjutnya.
BEM FHUI menilai alih-alih mengevaluasi, pemerintah justru tetap melakukan pemborosan APBN. Hal ini kata dia, terlihat dalam pelaksanaan program populis pemerintah yang tidak efektif dan mengenyangkan kantung pejabat, seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.
"Bahkan, pemerintah terus mempromosikan dan mempertahankan program-program tersebut dengan mengelabui rakyat di pelosok negeri atas kebermanfaatan palsu dari pemerintah," tulisnya.
TERPOPULER
