REGIONAL:
- WALHI Jakarta menolak rencana Pemprov DKI menaikkan tarif Transjabodetabek karena membebani aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi publik.
- Direktur WALHI menyatakan transportasi publik adalah investasi ekologis jangka panjang untuk mengatasi kemacetan serta memperbaiki kualitas udara Jakarta.
- Pemerintah diminta mematuhi putusan Mahkamah Agung dalam memprioritaskan layanan transportasi publik terjangkau guna menekan emisi kendaraan pribadi.
Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat menjadikan tingginya subsidi transportasi publik sebagai alasan untuk menaikkan tarif layanan Transjabodetabek.
Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Muhammad Aminullah menegaskan transportasi publik tidak semestinya dipandang hanya sebagai beban fiskal, melainkan investasi sosial dan ekologis yang memberikan manfaat luas bagi kota.
“Pemprov DKI Jakarta seharusnya memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi publik, bukan justru meningkatkan hambatan bagi masyarakat untuk menggunakannya," kata Aminullah dalam pernyataannya, Jumat (12/6/2026).
"Di tengah krisis kualitas udara yang terus berlangsung, transportasi publik harus diposisikan sebagai isalah satu nstrumen utama pemulihan lingkungan dan perlindungan kesehatan warga,” imbuhnya.
Menurut WALHI Jakarta, manfaat transportasi publik tidak hanya dirasakan dari sisi mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada pengurangan kemacetan, penurunan emisi, peningkatan kualitas udara, hingga penghematan biaya kesehatan akibat pencemaran udara.
Karena itu, organisasi tersebut menilai transportasi publik harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan kota.
Selain menyoroti persoalan subsidi, WALHI Jakarta juga mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki kewajiban menjalankan berbagai mandat perbaikan kualitas udara sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung terkait gugatan pencemaran udara Jakarta.
Salah satu langkah yang dinilai perlu diprioritaskan adalah mempercepat transformasi sistem transportasi menuju moda yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau bagi seluruh warga.
WALHI Jakarta berpandangan bahwa kebijakan transportasi publik harus diarahkan untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, bukan sebaliknya.
“Rencana kenaikan tarif Transjabodetabek bertentangan dengan upaya Pemerintah Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara. Selama ini pemerintah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi publik untuk menggeser pola mobilitas warga yang didominasi kendaraan pribadi. Namun kebijakan kenaikan tarif justru berpotensi menghambat tujuan tersebut,” kata Aminullah.
Ia juga mengingatkan bahwa tingkat penggunaan transportasi publik di Jakarta masih relatif rendah dibanding cakupan layanan yang telah tersedia.
Dalam situasi tersebut, WALHI Jakarta menilai kebijakan yang memperkuat akses dan keterjangkauan transportasi publik akan lebih efektif untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi sekaligus mendukung upaya perbaikan kualitas udara di Ibu Kota.
TERPOPULER