REGIONAL:
- Komisi X DPR RI mengkritik rancangan anggaran pendidikan 2027 yang terlalu fokus pada proyek fisik ketimbang kesejahteraan guru.
- Pemerintah diminta merevisi alokasi anggaran karena minimnya dana pengembangan mutu serta adanya direktorat kurikulum dengan anggaran nol rupiah.
- Komisi X menjadwalkan rapat lanjutan pada hari Rabu untuk memastikan pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas SDM pendidikan nasional.
Suara.com - Komisi X DPR RI memberikan catatan kritis terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 terkait sektor pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyayangkan postur pagu indikatif pemerintah yang dinilai masih terlalu fokus pada pembangunan sarana dan prasarana (sarpras), sementara kesejahteraan guru dan mutu pendidikan justru terabaikan.
Lalu mengungkapkan, bahwa berdasarkan pembahasan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek), anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas SDM masih sangat minim.
"Kami melihat di pagu indikatif tersebut pemerintah masih berfokus kepada sarana dan prasarana. Kesejahteraan guru belum begitu terlihat, peningkatan mutu dan kualitas siswa-siswi juga belum terlihat," ujar Lalu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Salah satu temuan yang mengejutkan Komisi X adalah adanya direktorat di Kemdikdasmen yang menangani kurikulum, namun memiliki alokasi anggaran nol rupiah. Hal ini memicu kekhawatiran serius terkait keberlanjutan kualitas pembelajaran ke depan.
"Bahkan di satu direktorat yang ada di Kemdikdasmen yang menangani kurikulum saja anggarannya masih nol. Ini yang menjadi perhatian serius kami. Kami mendorong kesejahteraan guru menjadi prioritas utama," tegasnya.
Terkait besaran angka, Lalu menjelaskan bahwa pagu indikatif untuk Kemdikdasmen saat ini berada di angka Rp58 triliun dengan usulan penambahan sekitar Rp40 triliun lebih.
Sementara untuk Dikti Saintek sebesar Rp64 triliun dengan usulan tambahan sekitar Rp15 triliun.
Meski ada usulan penambahan besar, Lalu menyoroti bahwa alokasi tersebut masih didominasi oleh proyek fisik.
Ia mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan gedung sekolah tidak akan berdampak maksimal tanpa adanya tenaga pendidik yang sejahtera.
"Percuma sekolah banyak kita bangun tetapi gurunya tidak ada dan tidak sejahtera dengan baik. Kami meminta pemerintah untuk tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga memikirkan SDM-nya," tambah Lalu.
Atas dasar tersebut, Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memformulasikan ulang pagu indikatif tersebut sebelum ditetapkan menjadi kesepakatan bersama.
Kebutuhan dasar pendidikan, layanan mutu, serta kualitas guru harus masuk dalam skala prioritas utama.
Komisi X dijadwalkan akan memanggil kembali pihak pemerintah pada hari Rabu mendatang untuk mendengarkan perbaikan dan tindak lanjut atas masukan tersebut.
"Kami sudah meminta pemerintah mengoreksi itu sebelum kami tetapkan kesepakatan bersama. Hari Rabu kita akan rapat kembali," pungkasnya.
TERPOPULER
