REGIONAL:
- CELIOS memberikan skor rendah yakni 3 dari 10 atas performa kepemimpinan Presiden Prabowo terkait pengelolaan fiskal dan tata kelola.
- Peneliti CELIOS menilai penggunaan dana pribadi untuk kunjungan luar negeri melanggar prinsip akuntabilitas dan sistem hukum negara modern.
- Estimasi anggaran kunjungan dinas mencapai Rp1,1 triliun, yang dinilai kontradiktif dengan kondisi fiskal nasional serta utang yang kian meningkat.
Suara.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan catatan merah terhadap performa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam hal pengelolaan fiskal dan tata kelola pemerintahan.
Dalam studi panel ahli yang dilakukan, CELIOS hanya memberikan skor 3 dari skala 10 untuk performa presiden.
Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, mengungkapkan bahwa skor rendah tersebut didasarkan pada kegagalan fundamental pemerintah dalam memisahkan antara kepentingan publik dan urusan privat.
Hal ini mencuat menyusul pengakuan Sekretariat Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bahwa Presiden Prabowo menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan anggaran kunjungan luar negeri.
"Kalau teman-teman baca studi CELIOS tentang evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kami melakukan survei, kemudian survei itu dilakukan untuk panel ahli, skor studi CELIOS itu angka Presiden 1-10 itu 3" ujar Saleh seperti disampaikan saat podcast Deeptalk di kantor Suara.com, Jakarta Barat, dikutip pada Senin (15/6/2026).
Saleh menegaskan bahwa penggunaan dana pribadi untuk kegiatan kenegaraan bukan merupakan bentuk kedermawanan, melainkan pelanggaran terhadap bangunan sistem hukum modern.
Menurutnya, dalam aturan keuangan negara, tidak dikenal skema pendanaan pribadi untuk program pemerintah.
"Negara yang dibangun dengan konsep modern menurut Max Weber itu harus mengacu pada ketentuan dan bangunan kelembagaan sistem dan sebagainya. Jadi ada aturan, ada regulasi yang harus ditaati," tegas Saleh.
Ia menjelaskan, jika presiden ingin menggunakan dana pribadinya, maka dana tersebut harus masuk melalui mekanisme hibah agar dapat dicatatkan dalam APBN dan diaudit.
"Kalau pemerintah menggunakan budget di luar dari skema APBN, pertanggungjawabannya seperti apa? Pencatatannya seperti apa? Akuntabilitasnya seperti apa? Kita nggak tahu," tambahnya.
Fiskal Tercekik, Anggaran Perjalanan Capai Rp1,1 Triliun
CELIOS menyoroti kontradiksi antara instruksi efisiensi perjalanan dinas dengan realitas kunjungan Presiden yang mencapai 56 kali dalam satu setengah tahun.
Berdasarkan estimasi CELIOS, total anggaran yang dihabiskan untuk kunjungan tersebut mencapai Rp1,1 triliun.
Kondisi ini dianggap ironis di tengah himpitan fiskal nasional, utang yang mendekati Rp9.000 triliun, serta banyaknya daerah yang mengalami defisit hingga tidak mampu membayar gaji guru honorer. (Reporter: Tsabita Aulia)
TERPOPULER
