REGIONAL:
- Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai pemerintahan Prabowo terjebak kebijakan warisan masa lalu yang membebani kondisi ekonomi rakyat.
- Kebijakan sentralisasi perizinan tambang melalui aturan lama menyebabkan pemerintah daerah kehilangan pendapatan serta mengalami krisis fiskal yang berat.
- Rencana kenaikan harga kebutuhan pokok dan iuran BPJS berpotensi memicu kemarahan publik serta aksi massa dalam waktu dekat.
Suara.com - Pangi secara blak-blak menyebut bahwa banyak persoalan yang dihadapi Prabowo saat ini adalah dampak dari kebijakan "ugal-ugalan" rezim sebelumnya
Pengamat Politik sekaligus Founder Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, melontarkan kritik keras terhadap situasi ekonomi dan politik di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pangi menilai, Prabowo saat ini tengah berada dalam "jebakan" kebijakan warisan masa lalu yang berpotensi memicu kemarahan besar di tingkat akar rumput.
Dalam bincang-bincang di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Pangi menyoroti rentetan rencana kenaikan harga mulai dari BPJS Kesehatan, BBM Pertamax, hingga gas LPG 3 kg yang dinilai sangat melukai hati rakyat.
Pangi secara blak-blak menyebut bahwa banyak persoalan yang dihadapi Prabowo saat ini adalah dampak dari kebijakan "ugal-ugalan" rezim sebelumnya, mulai dari utang yang membengkak hingga proyek infrastruktur yang mangkrak.
"Prabowo tuh hanya cebokin aja. Jadi kalau hari ini Prabowo didemo, jangan lupa ada yang happy, ada yang senang, dan itu orangnya nggak jauh-jauh dari dia," ujar Pangi, dikutip Senin (15/6/2026).
Ia memperingatkan agar Prabowo tidak terus-menerus mengikuti koridor yang jauh dari rakyat, seperti terlalu sering ke luar negeri sementara harga kebutuhan pokok di dalam negeri terus mencekik.
Salah satu poin paling tajam yang disorot Pangi adalah rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Ia mengecam keras Menteri Kesehatan yang dianggapnya memperlakukan jaminan kesehatan sebagai ladang bisnis.
"Ini bayangkan Menteri Kesehatan yang berbisnis sama rakyat mau naikin BPJS. Kurang ajar itu, nggak bagus begitu masa berbisnis sama rakyat untuk kesehatan. Duit banyak, geser aja (anggaran). Sekarang orang untuk makan aja susah, yang mandiri itu sudah banyak yang nggak bayar iuran karena nggak ada duit," tegas Pangi.
Tak hanya BPJS, Pangi juga mengungkap adanya laporan palsu atau "asal bapak senang" (ABS) terkait harga LPG 3 kg yang dipamerkan di depan Presiden.
"Kemarin gas LPG dipamerkan harganya 16 ribu di depan Pak Prabowo. Padahal di lapangan sudah tiga kali lipat harganya. Di muka umum membohongi Presiden. Itu kalau revolusi 'emak-emak' bahaya itu, ras terkuat di muka bumi," tambahnya.
Daerah "Dimiskinkan" oleh Pusat
Pangi juga menyoroti kondisi fiskal sejumlah pemerintah daerah yang dinilai semakin tertekan akibat berkurangnya sumber-sumber pendapatan daerah.
Banyak daerah saat ini mengalami keterbatasan anggaran karena kewenangan terkait perizinan, termasuk sektor pertambangan, telah tersentralisasi melalui regulasi yang diterapkan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
TERPOPULER
