REGIONAL:
- Badan Gizi Nasional mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan penghapusan target penerima manfaat jenjang SMA di Jakarta.
- Penghapusan jenjang SMA dari program tersebut diprediksi mampu mengurangi jumlah penerima manfaat sebanyak delapan juta orang secara nasional.
- Komisi IX DPR RI dan BGN membahas anggaran tahun 2027 secara tertutup guna menyusun ulang program agar lebih tepat sasaran.
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi mendalam terkait jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam langkah efisiensi tersebut, BGN membuka peluang untuk menghentikan pemberian makan gratis bagi siswa di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan, bahwa langkah pengurangan jumlah penerima ini diambil agar intervensi gizi yang dilakukan pemerintah dapat mencapai sasaran yang lebih spesifik dan efektif.
"Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," ujar Arum di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Arum memberikan gambaran bahwa salah satu kelompok yang berpotensi dipangkas adalah siswa jenjang SMA, terutama mereka yang menempuh pendidikan di sekolah elit atau berasal dari keluarga mampu.
Menurutnya, kelompok ini dinilai tidak terlalu membutuhkan intervensi makanan gratis dari pemerintah.
"Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100.000, Rp200.000 gitu ya. Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi," jelasnya.
Berdasarkan perhitungan internal BGN, penghapusan jenjang SMA dari daftar penerima manfaat diprediksi dapat mengurangi jumlah penerima hingga sekitar 8 juta orang.
Arum menegaskan bahwa proses refocusing ini terus dikaji agar anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih tepat tanpa mengabaikan esensi dari program perbaikan gizi nasional.
"Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah, itu yang terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun. Itu yang keluar ke penerima manfaat," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, memberikan penjelasan terkait alasan pelaksanaan rapat kerja antara Komisi IX dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar secara tertutup.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil untuk menjaga akurasi informasi terkait anggaran yang sedang dibahas.
Charles menjelaskan, bahwa secara prosedural, pembahasan mengenai anggaran di Komisi IX DPR RI memang lazimnya dilakukan dalam pertemuan tertutup.
Namun, khusus untuk rapat kali ini, terdapat alasan substansial di balik kerahasiaan tersebut.
"Rapat di Komisi IX memang selama ini dilakukan tertutup ketika membahas anggaran. Tadi kita juga sempat menanyakan kepada teman-teman BGN apakah tetap melanjutkan seperti kebiasaan, dan akhirnya kita putuskan untuk tertutup," ujar Charles disela-sela Rapat Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
TERPOPULER