Lawatan Prabowo Jadi Sorotan: Investasi Asing Lesu, Beban Ekonomi Rakyat Malah Naik

Suara.com - Frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto jadi sorotan tajam di tengah situasi ekonomi nasional yang dinamik.

Meski pemerintah berulang kali mengklaim bahwa rangkaian diplomasi internasional tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global serta menarik minat investor kakap, sejumlah pihak menilai hasilnya belum menyentuh realitas ekonomi masyarakat bawah.

Peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Saleh, memberikan analisis kritis terkait fenomena ini.

Menurutnya, intensitas lawatan luar negeri yang dilakukan Prabowo belum menunjukkan korelasi positif dengan capaian ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh publik.

Ada jurang pemisah yang lebar antara narasi keberhasilan diplomasi di meja perundingan dengan data faktual di lapangan.

"Pertama setiap agenda pemerintahan itu, kata kunci pertamanya itu harus punya dampak kepada masyarakat. Jadi misalkan kalau pemerintah klaim kunjungan keluar negeri itu mendorong investasi, tapi datanya kan sebenarnya menunjukkan sebaliknya. Misalkan kalau kita lihat angka belakangan ini, realisasi investasi asing di Indonesia itu kan justru tidak jauh lebih baik," Ujar Saleh seperti disampaikan saat Podcast Deeptalk di kantor Suara.com, Jakarta Barat, dikutip pada Senin (15/6/2026).

Pemerintah seringkali menggunakan angka-angka fantastis sebagai indikator keberhasilan diplomasi.

Namun, Saleh mengingatkan agar publik tidak terjebak pada angka makro yang tidak merepresentasikan kontribusi riil modal asing.

Jika ditelaah lebih mendalam, dominasi modal dalam negeri masih jauh lebih kuat dibandingkan hasil dari perburuan investasi di luar negeri yang dilakukan oleh kepala negara.

"Misalkan Teddy klaim bahwa ada 2.000 triliun investasi di tahun 2025 itu kan angka gabungan dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dan kontribusi asing atau penanaman modal asing itu kan cuman 49 persen dari keseluruhan itu. Artinya proporsinya itu tidak begitu besar," ujarnya.

Persoalan diplomasi ini tidak hanya terbatas pada angka investasi semata. Posisi tawar Indonesia dalam dinamika geopolitik global yang kian memanas juga menjadi titik lemah yang disoroti.

Saleh membandingkan performa diplomasi Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, yang dianggap lebih lincah dalam memanfaatkan momentum konflik dan kemitraan strategis untuk keuntungan domestik mereka.

"Misalkan presiden mengklaim diplomasi internasional mereka lakukan untuk memperoleh kemitraan yang jauh lebih strategis. Buktinya di dalam diplomasi kita, Malaysia justru dapat keuntungan lebih banyak misalkan dari Iran. Karena Iran tidak menutup selatnya untuk Malaysia. Karena Malaysia dianggap punya posisioning yang jauh lebih baik," katanya.

Ketidakjelasan arah kemitraan dagang Indonesia saat ini dinilai membawa risiko besar bagi stabilitas ekonomi nasional.

Alih-alih mendapatkan keuntungan, Indonesia justru terjebak dalam perjanjian-perjanjian internasional yang dianggap tidak menguntungkan posisi produsen dan konsumen dalam negeri.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kesepakatan dengan Amerika Serikat pada awal tahun 2026 yang dinilai berat sebelah.

"Nah saat ini kita kemitraan dagangnya nggak jelas. Di tahun 2026 awal, di bulan tanggal 19 Februari, pemerintah itu menandatangani perjanjian resiprokal dengan Amerika Serikat. Yang mana perjanjian itu banyak sekali merugikan Indonesia," ujar Saleh.

Dampak dari kebijakan luar negeri dan pilihan blok politik ini mulai merembet ke sektor energi.

Masyarakat kelas menengah dan pekerja di pusat-pusat industri kini harus menanggung beban kenaikan biaya hidup akibat kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan domestik.

Kunjungan luar negeri yang masif dianggap gagal memitigasi dampak konflik global terhadap harga komoditas energi di dalam negeri.

"Artinya tidak ada dampak real yang konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari berbagai diplomasi kita hari ini. Dari sisi investasi asing itu tidak naik atau tidak tumbuh, kemudian kebutuhan domestik juga tidak baik, dan keberpihakan Prabowo terhadap blok tertentu itu berimbas pada naiknya harga minyak BBM bahan bakar kita hari ini," katanya.

Kritik ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi strategi diplomasi internasionalnya.

Saleh menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan luar negeri harus bisa dipertanggungjawabkan melalui manfaat yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar seremoni di karpet merah internasional.

"Tapi kan kunjungan diplomasi internasional itu harus berbanding lurus dengan capaian. Nah capaian investasi luar negeri kita kan turun, bahkan kemudian kita juga menerima imbas dari kenaikan harga minyak global. Jadi itu tidak bisa merepresentasikan kondisi faktual yang ada di lapangan," ujarnya lagi.

Publik kini menanti langkah konkret pemerintah untuk membuktikan bahwa rentetan kunjungan ke berbagai negara tersebut bukan sekadar upaya membangun citra di panggung dunia.

Tanpa hasil yang bisa dirasakan di kantong masyarakat, narasi kemajuan ekonomi melalui diplomasi akan kehilangan legitimasinya di mata publik.

"Kalau masyarakat tidak bisa menikmati hal itu secara konkret, maka itu bisa disebut hanya semboyan," pungkasnya.