REGIONAL:
- Aliansi Perempuan Indonesia akan melakukan demonstrasi di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026.
- Para pengunjuk rasa menuntut penurunan harga BBM dan bahan pokok, penciptaan lapangan kerja, serta penghentian program MBG.
- Aksi ini dipicu oleh kenaikan harga BBM yang berdampak pada meningkatnya beban ekonomi rakyat dan biaya hidup.
Suara.com - Ratusan perempuan berdaster yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) akan lakukan demo di depan Istana Kepresidenan di Jakarta besok, Kamis (18/6).
Aksi tersebut dimaksudkan untuk mengkritik pemerintah Prabowo-Gibran dengan tiga tuntutan utama, yaitu turunkan harga BBM dan bahan pokok, ciptakan lapangan kerja, serta hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"API terdiri setidaknya 93 organisasi yang mayoritas ada di Jakarta. Kami bisa sampaikan akan berkisar ratusan perempuan yang memakai daster akan mendatangi Istana negara," kata Aktivis Mahardika Perempuan, Mutiara Ika Pratiwi, dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Menteng, Rabu (17/6/2026).
Aksi tersebut dimulai dengan long march dari area Dukuh Atas, Sudirman, menuju Istana Negara di Jl. Veteran, Jakarta Pusat, mulai pukul 9 pagi.
API berharap perjalanan mereka menuju Istana itu tidak dihadang oleh aparat polisi, seperti yang sempat terjadi saat demo mahasiswa di Bundaran HI beberapa waktu lalu.
"Kita berharap pemerintah dan kepolisian tidak menghalangi kita untuk melewati Bundaran HI sampai Istana Negara karena kami ingin meneriakan langsung tuntutan API kepada Presiden Prabowo," imbuhnya.
Keputusan para perempuan itu turun ke jalan salah satunya dipicu kenaikan harga BBM yang menimbulkan efek domino seperti naiknya kebutuhan bahan pokok, listrik, transportasi, obat, yang dinilai mempertebal beban rakyat.
Kenaikan harga Pertamax sebesar lebih dari 30 persen pada Juni 2026 terjadi di tengah kekhawatiran publik atas biaya hidup yang makin mahal, sementara inflasi tahunan Mei 2026 juga dilaporkan meningkat ke 3.08 persen.
API menegaskan bahwa bagi perempuan, buruh, pekerja informal, ibu rumah tangga, pekerja migran, dan kelompok miskin kota, kenaikan biaya hidup bukan sekadar angka ekonomi, tetapi menimbulkan dampak berlapis beban perawatan yang semakin mempersulit hidup.
"Tuntutan kami mencerminkan bahwa pemerintah tidak punya kemandirian ekonomi secara nasional, ini hal yang sangat parah," pungkas Ika.
TERPOPULER
