MBG Jangan 'Makan' Hak Guru dan Beasiswa dari Anggaran Pendidikan!

Suara.com - Komisi X DPR RI mengingatkan pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengorbankan kebutuhan dasar sektor pendidikan.

Peringatan itu disampaikan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui pendanaan MBG hingga kini masih bersumber dari anggaran pendidikan dan kesehatan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan kesejahteraan guru, peningkatan mutu pendidikan, hingga program beasiswa harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu oleh kebutuhan pembiayaan MBG.

"Kesejahteraan guru, peningkatan mutu layanan pendidikan, hingga seluruh beasiswa yang menjadi program unggulan pemerintah tidak boleh terganggu oleh MBG yang diambil dari anggaran pendidikan," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Selain menyoroti sumber pendanaan, Lalu meminta pemerintah memprioritaskan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi persoalan pemenuhan gizi.

Ia juga mengingatkan agar tata kelola program diperbaiki sehingga tidak lagi muncul kasus makanan tidak layak konsumsi yang diterima penerima manfaat.

"Harus dengan tata kelola yang baik dan benar. Tidak boleh ada lagi makanan basi atau makanan yang tidak layak konsumsi. Anak-anak kita betul-betul harus terpenuhi kebutuhan gizinya,” tegasnya.

Lalu memastikan Komisi X juga akan mengawasi ketat pelaksanaan MBG karena sebagian pendanaannya berasal dari pos pendidikan.

“Karena diambil dari anggaran pendidikan, tentu menjadi kewajiban kami di Komisi X untuk mengawal dan mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh BGN. Kami akan pastikan postur anggarannya sesuai dan tidak memotong hal-hal yang bersifat prioritas pendidikan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa pendanaan MBG saat ini masih berasal dari anggaran pendidikan dan kesehatan.

"Sekarang pendidikan dan kesehatan. Masih itu, pendidikan. Masih. Ke depan juga masih ya," ujar Arum saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

BGN juga telah memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

"Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut, itu proses yang biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu 270.201.499.678.000 itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," jelasnya.

Meski demikian, Arum mengatakan angka tersebut masih akan dievaluasi karena BGN sedang menghitung berbagai skema efisiensi anggaran.