DPR Jawab Tudingan Celios: MBG Bukan Gimmick, Hasilnya Terlihat 3 Tahun Lagi

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, merespons kritik pedas yang dilayangkan Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi tudingan bahwa program tersebut hanya menjadi ajang bagi-bagi keuntungan, Yahya mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan evaluasi total.

Yahya menjelaskan, evaluasi yang dilakukan BGN mencakup tiga poin utama untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan efisien.

"BGN sedang melakukan evaluasi total terkait tiga hal. Pertama, moratorium SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau dapur baru, jadi tidak ada pembukaan dapur baru. Kedua, refocusing penerima manfaat. Dan ketiga, efisiensi anggaran, termasuk pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada SPPG akan dievaluasi," ujar Yahya saat dihubungi Suara.com, Kamis (19/6/2026).

Sebelumnya, Ekonom Politik Celios, Media Wahyudi Askar, mengkritik keras program MBG yang dinilai memiliki penyusunan anggaran tidak masuk akal jika mencapai ratusan triliun rupiah.

Celios berpendapat anggaran sebesar itu tidak diperlukan jika sasaran difokuskan pada wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) serta kelompok prioritas seperti ibu menyusui (busui), ibu hamil (bumil), dan balita.

Terkait tudingan Celios yang menyebut dalih pemberantasan stunting dalam program MBG hanyalah gimmick semata, Yahya Zaini memberikan pembelaan.

Ia menegaskan bahwa pemberian makanan bergizi pada kelompok 3B (bumil, busui, dan balita) adalah langkah konkret untuk memutus rantai kekerdilan pada anak.

"Untuk mengatasi stunting, MBG diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Masa paling kritis dalam pencegahan stunting adalah pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari di luar kandungan," jelas Politisi Partai Golkar ini.

Yahya menambahkan bahwa hasil dari program ini memang tidak bisa dilihat secara instan.

"Hasilnya belum bisa dirasakan sekarang, tetapi dua sampai tiga tahun ke depan," imbuhnya.

Ia juga memaparkan data bahwa terdapat sekitar 23 juta jiwa yang masuk dalam kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Yahya mengakui bahwa hingga saat ini jangkauan program belum menyeluruh.

"Sampai sekarang belum semuanya menerima MBG, terutama di daerah 3T," katanya.

Guna memastikan evaluasi total yang dilakukan BGN berjalan sesuai rencana dan transparan, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk memperketat fungsi pengawasan.

Yahya memastikan pihaknya akan memanggil BGN secara berkala untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program di lapangan.

"Komisi IX akan rutin mengadakan rapat dengan BGN untuk melakukan pengawasan," pungkasnya.

Sebelumnya, Program makan bergizi gratis (MBG) dikritik hanya menjadi kegiatan bagi-bagi keuntungan bagi kelompok tertentu yang dekat dengan pemerintah.

Ekonom Politik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengatakan, praktik itu terlihat dari pelaksanaan program yang dinilai tidak masuk akal, terutama dalam penyusunan anggaran.

Menurut Media, anggaran MBG tidak perlu sampai ratusan triliun apabila sasarannya diberikan untuk masyarakat di wilayah terdeoan, terluar, dan tertinggal (3T) serta kelompok 3B atau busui, bumil, dan balita.

"Jika program dilanjutkan dengan sasaran wilayah 3T, keluarga miskin, balita, dan ibu hamil, anggarannya hanya sekitar Rp67 triliun untuk 26 juta penerima. Bukan Rp268 triliun, seperti yang dianggarkan sekarang," kata Media, dikutip dari postingan di akun media sosialnya, Jumat (19/6/2026).

Dari perhitungan yang ia lakukan dibandingkan dengan penggunaan anggaran oleh pemerintah untuk Badan Gizi Nasional (BGN), maka ditemukan selisih sebesar Rp201 triliun.

"201 T ini untuk siapa? Ini bancakan, memperkaya segelintir orang. Please, hentikan irasionalitas ini!" kritiknya.

Dalih bahwa MBG untuk memberantas stunting juga dinilai Media hanya gimmick semata.

Karena nyatanya sebaran pembangunan dapur MBG justru masih terpusat di Pulau Jawa, padahal angka stunting terbanyak justru ada di Provinsi Papua Pegunungan yang mencapai 40 persen.

Media mengatakan kalau di Papua Pegunungan hanya ada 13 dapur MBG. Sementara Provinsi Jawa Barat dengan angka stunting 15 persen telah dibangun sebanyak 6.347 dapur MBG.

"Stop gimmick menggunakan stunting sebagai alibi untuk mempertahankan MBG. Tidak. Kalian tidak mengatasi stunting. Pemerintah justru memperlebar ketimpangan," tegasnya.