REGIONAL:
- Ekonom Celios, Media Wahyudi Askar, mengkritik anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp268 triliun yang dianggap tidak rasional.
- Pemerintah diduga melakukan inefisiensi anggaran dengan selisih mencapai Rp201 triliun dibandingkan kebutuhan sasaran kelompok prioritas yang sebenarnya.
- Penyebaran dapur program tidak merata karena masih terpusat di Pulau Jawa meski prevalensi stunting tertinggi berada di Papua.
Suara.com - Program makan bergizi gratis (MBG) dikritik hanya menjadi kegiatan bagi-bagi keuntungan bagi kelompok tertentu yang dekat dengan pemerintah.
Ekonom Politik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengatakan, praktik itu terlihat dari pelaksanaan program yang dinilai tidak masuk akal, terutama dalam penyusunan anggaran.
Menurut Media, anggaran MBG tidak perlu sampai ratusan triliun apabila sasarannya diberikan untuk masyarakat di wilayah terdeoan, terluar, dan tertinggal (3T) serta kelompok 3B atau busui, bumil, dan balita.
"Jika program dilanjutkan dengan sasaran wilayah 3T, keluarga miskin, balita, dan ibu hamil, anggarannya hanya sekitar Rp67 triliun untuk 26 juta penerima. Bukan Rp268 triliun, seperti yang dianggarkan sekarang," kata Media, dikutip dari postingan di akun media sosialnya, Jumat (19/6/2026).
Dari perhitungan yang ia lakukan dibandingkan dengan penggunaan anggaran oleh pemerintah untuk Badan Gizi Nasional (BGN), maka ditemukan selisih sebesar Rp201 triliun.
"201 T ini untuk siapa? Ini bancakan, memperkaya segelintir orang. Please, hentikan irasionalitas ini!" kritiknya.
Dalih bahwa MBG untuk memberantas stunting juga dinilai Media hanya gimmick semata.
Karena nyatanya sebaran pembangunan dapur MBG justru masih terpusat di Pulau Jawa, padahal angka stunting terbanyak justru ada di Provinsi Papua Pegunungan yang mencapai 40 persen.
Media mengatakan kalau di Papua Pegunungan hanya ada 13 dapur MBG. Sementara Provinsi Jawa Barat dengan angka stunting 15 persen telah dibangun sebanyak 6.347 dapur MBG.
"Stop gimmick menggunakan stunting sebagai alibi untuk mempertahankan MBG. Tidak. Kalian tidak mengatasi stunting. Pemerintah justru memperlebar ketimpangan," tegasnya.
Sebelumnya, pihak BGN menyatakan tengah lakukan validasi data penerima manfaat sebagai landasan utama dalam pemberian MBG yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan.
Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan pihaknya mengubah fokus pelaksanaan MBG ke wilayah 3T dan kelompok 3B. Kendati begitu, jumlah penerima MBG tetap ditargetkan jumlahnya mencapai 82 juta orang.
TERPOPULER