- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa mengikuti kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua pada Juni 2026.
- Langkah ini menjadi kanal dialog strategis agar mahasiswa dapat menyampaikan kritik dan masukan langsung kepada pemerintah secara efektif.
- Pengalaman lapangan membantu mahasiswa memahami kebijakan pemerintah secara utuh untuk meminimalisasi kesenjangan informasi serta memperbaiki evaluasi program pemerintah.
Suara.com - Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak sejumlah mahasiswa mengikuti kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua memantik perhatian kalangan akademisi.
Di tengah derasnya kritik mahasiswa terhadap sejumlah program pemerintah, langkah tersebut dinilai sebagai upaya membuka ruang dialog langsung antara pemerintah dan kelompok muda.
Pengamat politik Universitas Tanjungpura (Untan) Kalimantan Barat, Erdi, menilai pelibatan mahasiswa dalam agenda kunjungan kerja memiliki nilai strategis karena kelompok tersebut selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah.
"Mereka inilah kelompok-kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan," kata Erdi kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Menurut Erdi, selama ini mahasiswa kerap menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi maupun forum-forum publik.
Karena itu, keterbukaan pemerintah mengajak mereka melihat langsung berbagai program di lapangan dapat menjadi kanal baru dalam menyampaikan kritik dan masukan.
"Ini merupakan sebuah langkah berani dan mungkin belum pernah terjadi di negara ini," katanya.

Wakil Dekan III FISIP Untan itu menilai pelibatan mahasiswa memungkinkan aspirasi publik disampaikan langsung kepada pengambil kebijakan. Dengan demikian, kritik yang selama ini muncul di ruang publik tidak berhenti sebagai protes, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah.
"Kita berharap apa yang menjadi aspirasi mahasiswa dapat diwujudkan oleh Mas Wapres dalam bentuk program atau aksi nyata ke depan," tuturnya.
Pandangan serupa disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono.
Menurutnya, kehadiran mahasiswa dalam kunjungan kerja dapat membantu mereka memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini menjadi perdebatan publik.
"Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa juga mendapat informasi dari sisi upaya pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lahan di Papua," jelas Kristian.
Ia menilai pengalaman melihat langsung kondisi di lapangan penting agar mahasiswa dapat membandingkan berbagai informasi yang beredar dengan fakta yang mereka temui sendiri.
Langkah Gibran mengajak mahasiswa dalam kunjungan kerja ini muncul di tengah kritik sebagian kalangan kampus terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam beberapa kesempatan, mahasiswa juga menyuarakan berbagai tuntutan terkait kebijakan ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan daerah.
Dalam kunjungan ke Ende, Gorontalo, dan Papua, Gibran didampingi lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.