Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi kritik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Irma menekankan bahwa program ini sejatinya sangat bermanfaat, namun berisiko menjadi mudarat apabila pengelolaannya tidak profesional dan tidak tepat sasaran.

Irma menyoroti pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini tengah dikebut.

Ia memperingatkan agar percepatan pembangunan fisik tidak mengabaikan aspek kelayakan dan profesionalitas pengelolaannya.

"Program ini bagus dan bermanfaat jika sasaran dan pengelolaannya tepat. Menjadi mudarat ketika pembangunan SPPG tidak berbanding lurus dengan kontrol terhadap prasyarat bangunan dan kelayakan sebuah katering besar," ujar Irma saat dihubungi Suara.com, Jumat (19/6/2026).

Ia menyamakan SPPG dengan katering industri yang menyuplai makanan untuk pabrik, sehingga standar kualitas dan manajemen harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar target pembangunan gedung.

Terkait usulan ekonom Celios yang menyarankan anggaran dipangkas dan difokuskan hanya pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Irma memiliki pandangan berbeda.

Menurutnya, masalah gizi buruk dan stunting bersifat sporadis dan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah pelosok.

"Anak balita kurang gizi, stunting, dan ibu hamil miskin tidak hanya berada di wilayah 3T," tegasnya.

Namun, ia sepakat bahwa distribusi MBG harus memiliki skala prioritas yang ketat agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Irma mengusulkan agar penerima manfaat dibatasi hanya untuk kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

"Usulan saya di RDP (Rapat Dengar Pendapat), yang diberikan MBG hanya ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), anak balita miskin dan gizi buruk, serta siswa TK, SD, SMP, SMA di wilayah yang penduduknya masih miskin," jelas Irma.

Ia menegaskan bahwa kelompok masyarakat yang berkecukupan tidak perlu mendapatkan jatah makanan gratis tersebut.

"Untuk anak TK sampai SMA, bumil, dan busui yang berkecukupan tidak perlu didistribusikan MBG-nya karena mubazir," tambahnya.

Lebih lanjut, Irma juga melontarkan kritik keras terkait integritas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola program ini di lapangan. Ia mencium adanya praktik tidak sehat dalam penentuan pihak ketiga atau pengelola katering (SPPG).